PenaKu.ID – Komisi V DPRD Jabar mengaku prihatin terkait sarana dan prasarana UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II (Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta).
Komisi V DPRD Jabar juga menyoroti sarana dan prasarana yang sangat memprihatinkan yang dimiliki oleh UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II tersebut.
Demikian dikatakan Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Harris Bobihoe pada kegiatan kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II di Kabupaten Karawang, kunjungan kerja dalam rangka evaluasi Program Kegiatan Tahun 2023 pada Selasa (9/1/24).
Abdul Harris Bobihoe juga mengatakan hal tersebut harus segera dibenahi karena UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II ini mengawasi sekitar 65 ribu perusahaan yang tersebar di Wilayah II.
“Saya kira ini perlu kita benahi karena mereka luar biasa bekerja mengawasi sekitar 65 ribu perusahaan yang tersebar di Bekasi dan Karawang, angka ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, saya kira ini harus kita fasilitasi,” ucapnya.
DPRD Jabar Akan Menindaklanjuti
Abdul Harris Bobihoe juga menambahkan, hal yang tadi dibahas akan menjadi nota komisi untuk segera ditindaklanjuti, mengingat peranan UPTD Pengawasan Tenaga Kerja ini mempunyai peran yang sangat vital dan dihadapkan dengan perusahaan dan tenaga kerja yang banyak.
“Ini sebuah mandatory Komisi V DPRD Jabar untuk segera membenahi, selain itu dengan sarana dan prasarana yang layak dengan itu juga kita membangun kewibawaan mengingat pengawasan tenaga kerja juga mengawasi perusahaan besar dan di dalamnya juga terdapat tenaga kerja asing,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, menurutnya sarana dan prasarana di UPTD ini sangatlah memprihatinkan dalam berbagai aspek terutama aspek penunjang.
“Kami berkunjung ke UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II, ini sangat prihatin karena sarana dan prasarana sangat tidak layak, kami juga mendapati sangatnya kekurangan penunjang kerja seperti meja kerja, sampai alat transportasi,” ucap Abdul Hadi.
***
