PenaKu.ID – Kang DS sapaan karib Bupati Bandung Dadang Supriatna membentuk Tim Khusus DAS Ciwidey di Rumah Dinas Bupati Bandung, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat pada Rabu (12/10/2022).
Tim Khusus DAS Ciwidey dibentuk dengan misi untuk untuk memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan pengendalian bencana serta kerusakan lingkungan di Sub – Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciwidey.
Tim Khusus DAS Ciwidey nantinya akan terdiri dari tim mitigasi, analisis kebijakan dan tim kolaborasi yang bergabung dalam mengendalikan Sub-DAS Ciwidey.
“Kita berupaya untuk mempercepat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengendalian bencana dan kerusakan lingkungan di Sub DAS Ciwidey bersama unsur pentahelix,” kata DS pada Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Launching Gerakan Penanganan Sub DAS Ciwidey dan Pembahasan Program Kegiatan secara Pentahelix yang berangsung di rumah dinas, Rabu (12/10/2022).
DS optimis sinergitas seluruh unsur pentahelix sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah lingkungan.
“Saya optimis dengan kebersamaan dan kekompakan yang terjalin, insya Allah penanganan sub DAS Ciwidey bisa selesai dalam waktu singkat,” harapnya.
Terkait hal itu, DS juga telah menerbitkan Instruksi Bupati Bandung No. 2 Tahun 2022 sebagai salah satu pedoman dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Kabupaten Bandung.
Empat Misi Tim Khusus DAS Ciwidey
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Asep Kusumah menambahkan Tim Khusus DAS Ciwidey akan bekerja sesuai tugas masing-masing dengan konsep ekosistem.
“Sesuai arahan Pak Bupati, pengendalian lingkungan Sub DAS Ciwidey ini akan didukung dengan anggaran. Nantinya, akan menjadi role model bagi Sub DAS-Sub DAS lainnya yang ada di Kabupaten Bandung,” kata Asep.
Ia berharap, bukan saja untuk meminimalisir risiko bencana yang terjadi di hulu, namun terbentuknya tim ini juga dapat mendukung upaya Pemkab Bandung dalam pencegahan kerusakan lingkungan beserta dampak.
Asep menerangkan penanganan Sub-DAS Ciwidey akan dibagi dalam 4 aspek yaitu, sipil teknis, vegetasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan kebijakan dan penegakan hukum.
***
