PenaKu.ID – Pemerintah Kota Bandung Memastikan bakal bersikap proaktif dan antisipasi menyikapi masifnya tuntutan pelayanan publik.
Demikian diutarakan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada acara Gelar Pengawasan Inspektorat Kota Bandung tahun 2021 di Savoy Homman Hotel, Selasa (14/12/21).
“Jajaran birokrasi harus mengikuti perkembangan zaman, mampu mengambil keputusan secara cepat, responsif dan efisien. Ini guna mendukung terwujudnya birokrasi yang menjadi target reformasi birokrasi tahun 2025,” tuturnya.
Birokrasi dinamis, lanjutnya, harus mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Setidaknya mampu mengoptimalkan teknologi informatika dan menjaga konsistensi kolaborasi dengan stakeholders terkait.
“Untuk menjamin tercapainya tujuan itu, peran inspektorat begitu penting, yakni sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab membandingkan pelaksanaan setiap program dan kegiatan setiap perangkat daerah dengan standar kerja,” ujarnya.
Dengan gelar pengawasan tahun ini, ia berharap, inspektorat mampu meningkatkan kompetensi dan lebih siap mengawal kinerja perangkat daerah.
“Tantangan kali ini bisa diatasi dengan perbaikan kualitas APIP. Khususnya melalui peningkatan kemapuan beradaptasi, keahlian, perbaikan tata kelola risiko dan menajemen resiko yang lebih baik,” tuturnya.
“Sejalan dengan itu, APIP juga harus menjalankan prosedur dan pelaksanaan audit terkini agar akuntabilitas tetap terjaga,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Inspektur Kota Bandung, Fajar Kurniawan mengatakan, misi kedua Kota Bandung adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih. Tujuannya meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas birokrasi dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas birokrasi serta meningkatnya penyelenggaraan APIP.
“Perkembangan APIP, menetapkan jati diri sebagai konsultan, auditor berusaha mencari akar permasalahan. Mengidentifikasi akibat juga rekomendasi yang berusaha menghilangkan unsur penyebab dan meminimalkan akibat, agar dapat mejalankan operasinya dengan lebih efektif, efisien dan ekonomis,” kata Fajar.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan BPKP Perwakilan Jawa Barat, Jaya Rahmad menyampaikan, perlu adanya pengendalian dalam lingkungan dan budaya risiko seperti penegakan integritas dan nilai etika juga komitmen terhadap kompetensi.
“Maka diperlukan struktur organisasi yang seusai kebutuhan serta perwujudan peran APIP efektif dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait,” jelasnya.
**
