PenaKu.ID – Rapat Pleno Nasdem KBB yang membahas pengumuman pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Nasdem Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat sempat ricuh. Rabu, (29/9/2021).
Kejadian pada rapat pleno Nasdem KBB tersebut bermula ketika salah satu peserta pleno meminta pimpinan sidang membacakan Surat Keputusan (SK) dari DPP soal nama-nama pengurus DPD KBB yang bocor di medsos.
Namun, permintaannya dibalas oleh peserta lain agar tak ada instruksi sebelum pimpinan sidang selesai.
“Jangan intruksi, anda tidak punya kepentingan,” kata salah satu peserta rapat pleno Nasdem KBB.
Hal tersebut mengakibatkan adu mulut antarpeserta hingga berujung aksi saling dorong. Kemudian, peserta lain pun berhasil memisahkan dan menenangkan kedua pihak yang sempat bersitegang.
“Tenang, mari selesaikan di forum,” ujar seorang peserta saat kericuhan terjadi.
Selang beberapa menit, perselisihan pun berhasil diredam. Meski sempat ricuh, tidak terjadi baku hantam atau korban luka dalam kejadian pada rapat pleno Nasdem KBB itu.
Ketua DPD Nasdem terpilih, Ade Sudrajat menjelaskan, kejadian tersebut hanya miskomunikasi terkait penyampaian informasi Surat Keputusan (SK) dari DPP terkait kepengurusan baru.
Lebih jauh Ade menjelaskan, meski dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2021. Pihaknya baru menerima SK tersebut pada Sabtu 25 September 2021.
“Hanya miss komunikasi soal penyampaian informasi. Beberapa kader minta info tersebut diberikan jauh-jauh hari. Tapi kita kan baru terima Sabtu 25 September 2021,” jelas Ade selepas rapat pleno, di Padalarang.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar DPD KBB, Dede Sopian mengatakan, turunnya SK pengurus baru dari DPP tidak akan serta merta langsung dari atas. Perlu usulan nama karena yang mengetahui kondisi di daerah adalah DPD itu sendiri.
“Mestinya penyusunan pengurus baru itu dikomunikasikan dulu dengan kader lain terutama pengurus lama. Walaupun kebijakan itu ada di DPP tapi langkah itu wajib dilakukan karena yang mengetahui kondisi daerah adalah kader di daerah,” katanya.
Ia menambahkan, kekecewaan kader sebenarnya bisa diredam jika penyusunan kepengurusan DPD dimusyawarahkan lebih dulu. Namun demikian, keputusan tersebut tetap dilaksanakan.
“Sebetulnya kita masih lengkap strukturnya, yang kemarin Ketuanya adalah Aa Umbara dan sekretarisnya Almarhum Hero, itu masih berlaku. Kalau pun mesti mengganti tinggal mengganti ketua dan sekretaris saja,” pungkasnya.
**
