PenaKu.ID – Political and Public Policy Studies (P3S) mengkritisi polemik eks koruptor Emir Moeis yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN menjadi Komisaris Pupuk Iskandar Muda. Emir diketahui mantan narapidana korupsi proyek pembangunan PLTU di tarahan Lampung.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir segera mencopot Emir Moeis dalam jabatannya tersebut. Ia pun merasa kecewa mantan napi korupsi bisa menjabat posisi strategis di BUMN.
Jika tidak segera mencopot Emir Moeis, Jerry Massie justeru meminta Presiden Jokowi yang memecat balik Erick Thohir. “Kalau moeis gak dipecat, ya Erick yang harus segera dipecat,” ujarnya, Minggu (08/8/2021) di Jakarta.
Menurutnya, langkah Erick merusak tatanan reformasi mental dari pemerintahan Jokowi. “Bagi saya ini memalukan dan bad news atau (kabar buruk). LHKPN saja dia tak terbuka ke publik, bisa bahaya. Secara administrasi pun cacat. Bagi saya ini kegagalan Erick Thohir mengakomodir pemimpin yang bersih duduk di kementeriannya,” tandasnya.
P3S Singgung Rektor UI
Belum lama ini kata Jerry, Erick juga sempat blunder terkait pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro sebagai salah satu Komisaris BRI padahal jelas-jelas melanggar statuta UI. “Saya nilai Erick gagal total apalagi banyak di BUMN pejabat berstatus double portion atau pegawai ganda. Belum lagi tak tuntasnya kelompok intoleran bahkan radikal di BUMN,” tandasnya.
Ia pun menagnggap Tim seleksi atau panitia seleksi gagal memilih pemimpin bermoral dan bersih. “Atau jangan-jangan si Emir titipan orang kuat. Jadi jargon dan motto BUMN “AKHLAK” itu hanya slogan belaka. Implementasinya di lapangan nol besar,” tegasnya.
Pengangkatan Emir ini menurut Jerry sarat politis, mereka memilih tanpa melihat sisi etika moral. “Pertanyaaan saya apakah sudah tak ada orang yang bersih di negeri ini? Ini juga merusak revolusi mental dari pemerintahan Jokowi. Saya harap jabatan Emir Moeis dibekukan lagi. Tak perlu dia menjabat komisaris di BUMN. Kalau tak becus Erick Thohir mundur saja sebagai Menteri. Dia belum bisa mengatur departemen. Ini menandakan dia tak bersih, ada yang mendukung Emir jadi komisaris saya pertanyakan akal sehatnya dan cenderung mendukung eks mantan koruptor,” tukasnya.
“Kalau di Korut, Vietnam, Taiwan dan negara lainya menghukum mati koruptor, di Indonesia kok aneh malah diberikan posisi komisaris. Aneh bin ajaib. Zaman orla sampai orba tak seperti ini, memang Jokowi salah memilih para pembantunya di kabinet. Hilangnya moral di mata pejabat publik,” jelas Direktur P3S itu.
**
