Pemerintahan

Ombudsman Nilai Pelayanan Publik Jabar 80,9, Ini Catatannya

×

Ombudsman Nilai Pelayanan Publik Jabar 80,9, Ini Catatannya

Sebarkan artikel ini
Ombudsman Nilai Pelayanan Publik Jabar 80,9, Ini Catatannya
Pusat Pemerintahan Pemprov Jabar. /Foto: AI

PenaKu.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meraih skor 80,9 dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia. Capaian tersebut menempatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Jabar dalam kategori tinggi tanpa maladministrasi.

Meski memperoleh hasil positif, Ombudsman masih menemukan sejumlah aspek pelayanan yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan. Hasil penilaian tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).

Dalam proses penilaian, Ombudsman melakukan evaluasi terhadap sejumlah lokus pelayanan publik, yakni RSUD Welas Asih, Griya Harapan Difabel, dan SMKN 2 Bandung.

Berdasarkan hasil evaluasi, RSUD Welas Asih mencatatkan skor 84,74, disusul Griya Harapan Difabel dengan nilai 84,34. Sementara itu, SMKN 2 Bandung memperoleh skor 71,18.

Radian menjelaskan, skor 80,9 merupakan gambaran umum kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Jabar selama 2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Jawa Barat telah berada dalam kategori kualitas tinggi tanpa maladministrasi.

“Di Jawa Barat, ringkasan eksekutif penilaian tahun 2025 memperoleh nilai baik dengan skor 80,9. Jadi, ini bisa dikatakan kualitas tinggi tanpa maladministrasi,” ujar Radian.

Ia menegaskan, penilaian Ombudsman tidak hanya bertujuan memberikan predikat atau angka kepada instansi pemerintah. Lebih dari itu, evaluasi tersebut menjadi sarana untuk mengukur kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan kebutuhan dan hak masyarakat.

Menurut Radian, hasil penilaian dapat dianalogikan seperti rapor yang diberikan kepada peserta didik. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui bagian pelayanan yang sudah berjalan baik maupun yang masih membutuhkan perbaikan.

Ombudsman Soroti Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Selain memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan, Ombudsman turut menyoroti aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya fasilitas pedestrian di depan RSUD Welas Asih.

Sebelumnya, muncul keluhan dari kelompok penyandang disabilitas terkait kondisi jalur pejalan kaki yang dinilai terlalu curam. Kondisi tersebut dianggap menyulitkan mereka ketika hendak mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.

Radian mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang telah merespons laporan tersebut dengan melakukan pembenahan fasilitas. Perbaikan itu dinilai penting agar penyandang disabilitas dapat menggunakan fasilitas umum secara lebih aman dan nyaman.

“Memang ada keluhan dari teman-teman difabel bahwa jalannya agak sedikit curam. Alhamdulillah sudah direspons oleh Pemprov, oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub. Akhirnya teman-teman difabel bisa menggunakan jalan tersebut,” ungkapnya.

Erwan Setiawan Targetkan Peningkatan Nilai Pelayanan Publik

Menanggapi hasil evaluasi Ombudsman, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan Pemprov Jabar akan terus melakukan pembenahan terhadap berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia menyebutkan, catatan dari penilaian sebelumnya telah dijadikan dasar untuk memperbaiki sejumlah aspek pelayanan. Langkah tersebut turut mendorong peningkatan komponen tes dalam penilaian terbaru.

Erwan mengungkapkan, pada evaluasi sebelumnya Pemprov Jabar memperoleh nilai tes 88, dengan skor akhir 79,93 setelah melalui tahapan wawancara dan penilaian lainnya. Sementara itu, pada penilaian tahun ini, komponen tes berhasil mencapai nilai 100.

“Insyaallah tahun ini kami bisa melesat lebih tinggi lagi. Tahun kemarin nilai tes kami 88, kemudian setelah wawancara dan penilaian lainnya ditetapkan 79,93. Tapi sekarang, alhamdulillah, nilai tes kami 100,” kata Erwan.

Menurutnya, peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan kekurangan yang ditemukan pada evaluasi sebelumnya.

Ia memastikan, setiap catatan evaluasi menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk melakukan perbaikan secara langsung sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

“Kami berdasarkan data, berdasarkan apa yang kami lakukan selama ini. Perbaikan-perbaikan langsung kami lakukan terhadap apa yang menjadi kekurangan di tahun lalu,” tegasnya.

Erwan juga menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI atas penilaian dan masukan yang diberikan. Ia menilai, evaluasi tersebut memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat.

Pemprov Jabar, lanjutnya, akan terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Ombudsman agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata.

Meski telah memperoleh skor 80,9, Erwan menegaskan pemerintah daerah tidak akan berhenti melakukan peningkatan. Target berikutnya adalah mencapai kualitas pelayanan yang lebih baik dibandingkan hasil penilaian saat ini.

“Walaupun nilai 80,9 ini sudah baik, kami akan terus berusaha menjadi sangat baik. Kami pun akan terus memperbaiki nilai tersebut,” ujarnya.

Ia berharap, berbagai langkah pembenahan yang tengah dilakukan dapat memberikan hasil lebih optimal pada penilaian berikutnya. Selain meningkatkan skor evaluasi, perbaikan tersebut diharapkan benar-benar dirasakan masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintah.

“Insyaallah kami bisa menyelesaikan ini dan menambah nilai kami lebih tinggi lagi,” ucapnya.

Pemprov Jabar pun diharapkan dapat menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, terutama dalam aspek aksesibilitas, kelayakan fasilitas, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan publik.**