PenaKu.ID – Ratusan warga Kampung Cipicung RT 03/RW 01, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor II, Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Senin (9/11/2026).
Warga menuntut kepastian pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) tanah proyek Bendungan Cibeet yang tak kunjung dicairkan selama lebih dari 14 bulan. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kekecewaan atas lambannya proses admistrasi dan penyelesaian validasi berkas lahan mereka.
Uang Ganti Rugi 92 Bidang Tanah Warga Masih Menggantung dari PemerintahÂ
Koordinator Aksi, Asmawi Wijaya alias Beni, mengungkapkan bahwa dari total 144 bidang tanah terdampak proyek di RT 03 Kampung Cipicung, sebanyak 92 bidang tanah hingga saat ini belum menerima pembayaran UGR dari pihak pemerintah/BBWS.
Padahal, lanjutnya, kesepakatan awal pengukuran lahan telah berlangsung sejak 2025 dengan janji realisasi pencairan pada Desember 2025.
“Kami warga Cipicung selama ini sangat mendukung program pembangunan Bendungan Cibeet. Tapi kami kecewa dengan proses pembebasan lahan yang serba lambat dan tak pasti. Kami minta kepastian, bukan sekadar janji-janji manis,” tegas Beni dalam orasi tersebut.
Beni menambahkan, warga sudah menyerahkan seluruh persyaratan dokumen hukum yang diminta panitia pengadaan tanah, termasuk sertifikat/surat tanah asli. Warga mendesak agar BPN dan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tidak saling lempar tanggung jawab atas keterlambatan ini.
“Kami tidak mau mendengar alasan administrasi atau aksi saling tuduh antara BPN dan BBWS. Urusan pemberkasan internal bukan ranah kami. Hak tanah kami harus segera dibayarkan,” tambah Beni.
Warga Beri Ultimatum 3 Hari & Ancam Blokir Proyek
Tak hanya masalah finansial, aktivitas pengerjaan proyek fisik Bendungan Cibeet saat ini disebut telah berdampak langsung pada permukiman warga, seperti pekatnya debu harian yang mengganggu kesehatan lingkungan.
Sebagai bentuk penegasan sikap, warga memberikan tenggat waktu 3 hari kepada BPN Bogor II untuk memberikan kepastian jadwal pembayaran. Jika tuntutan tersebut diabaikan, warga menegaskan akan mengambil tindakan tegas berupa pemblokiran akses jalan kendaraan dan alat berat proyek Bendungan Cibeet di lapangan.
Tanggapan Pihak BPN Bogor II
Menanggapi aksi massa tersebut, Satgas B Bendungan Cibeet BPN Bogor II, Sukmo, menyatakan pihaknya menyerap aspirasi warga dan akan segera mengordinasikannya ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Barat.
Sukmo berdalih keterlambatan tersebut terjadi bukan karena lahan warga belum terdaftar, melainkan adanya perbedaan data yuridis (data pemegang hak) antara dokumen perencanaan awal dengan temuan fisik di lapangan.
“Bukan ada lahan yang tidak terdata, melainkan terjadi perbedaan data pemegang hak. Misalnya dalam dokumen perencanaan awal tertera atas nama A, namun hasil verifikasi faktual di lapangan pemiliknya B,” jelas Sukmo saat menemui demonstran.
Terkait desakan pencairan dan tenggat 3 hari yang diajukan warga, Sukmo mengaku BPN Kabupaten Bogor II bekerja atas pelimpahan tugas dan masih menunggu arahan teknis serta keputusan Kanwil BPN.
Pengawalan Ketat Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari tersebut berjalan tertib dan aman di bawah pengawalan ketat gabungan personel Kepolisian, TNI, serta Satpol PP Kabupaten Bogor.
Masyarakat Kampung Cipicung kini menunggu janji tindak lanjut BPN dalam pekan ini agar status 92 bidang tanah terdampak proyek strategis tersebut segera menemui titik terang.***
