PenaKu.ID – Sebanyak 45 rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perekonomian Jawa Barat dirumuskan melalui kolaborasi Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung dalam forum West Java Economic Society (WJES) 2026.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
Puluhan rekomendasi itu disusun berdasarkan hasil penelitian 269 peneliti dari berbagai wilayah Indonesia. Proses perumusannya juga melibatkan konsultasi intensif dengan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar agar usulan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Sebanyak delapan karya ilmiah terbaik kemudian dipilih untuk dipresentasikan dalam Seminar Nasional WJES 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Bale Pasundan, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).
Tahun ini, WJES mengangkat tema Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berdaya Saing.
Wagub Jawa Barat Tekankan Manfaat Investasi Tuk Masyarakat
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi pelaksanaan WJES 2026 sebagai wadah sinergi antara pemerintah, kalangan akademisi, dan pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan ekonomi daerah.
Menurut Erwan, rekomendasi yang dihasilkan melalui forum tersebut harus mampu menjembatani kajian akademis dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan.
“Saya berharap Forum WJES mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara akademis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan,” ujar Erwan.
Ia menilai penguatan perekonomian Jawa Barat perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penciptaan kesempatan kerja, serta investasi yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Jabar, lanjutnya, akan terus membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan sesuai kebutuhan industri, serta penyediaan akses informasi lowongan pekerjaan yang lebih mudah.
Selain itu, pemerintah daerah ingin memastikan pertumbuhan investasi turut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen memperkuat sinergi antar pemerintah, dunia pendidikan dan dunia usaha. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, kemudahan akses informasi lowongan kerja, serta penguatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas,” tuturnya.
Investor Diminta Membuka Peluang Kerja bagi Warga Jawa Barat
Erwan juga mengingatkan para investor agar memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi usaha. Menurutnya, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari pembangunan fasilitas industri maupun peningkatan kapasitas produksi.
Investasi semestinya memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan masyarakat, dan kesejahteraan warga di sekitar kawasan industri.
Ia pun berharap perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat memberikan kesempatan lebih besar kepada tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi yang tersedia, selama memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.
“Saya bukan anti pendatang. Silakan investor dari mana pun datang ke Jawa Barat, baik investor lokal maupun luar negeri. Tetapi tolong perhatikan masyarakat sekitar. Berikan pekerjaan lebih utama kepada masyarakat sekitar,” kata Erwan.
Meski demikian, Erwan menegaskan bahwa masyarakat lokal juga harus mempersiapkan diri melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi agar mampu memenuhi standar kebutuhan industri.
Ia mengingatkan agar perekrutan tenaga kerja tidak dilakukan berdasarkan tekanan atau intervensi pihak tertentu. Penempatan pekerja harus tetap mempertimbangkan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki calon tenaga kerja.
Erwan menyoroti adanya praktik sejumlah pihak yang menggunakan tekanan terhadap perusahaan agar mempekerjakan warga tertentu, meskipun belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
“Jangan sampai ada sebagian pabrik yang dibangun melalui preman-preman setempat, meminta warganya untuk dipekerjakan, tetapi kemampuannya tidak ada. Saya berharap masyarakat kita juga siap bersaing untuk bekerja di perusahaan tersebut,” ujarnya.
BI Soroti Kesenjangan Kompetensi Tenaga Kerja dan Kebutuhan Industri
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Junanto Herdiawan menyampaikan bahwa kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi dan perkembangan industri menjadi salah satu perhatian utama dalam WJES 2026.
Ia menjelaskan, dunia usaha saat ini membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang terus berkembang. Namun, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penyesuaian keterampilan lulusan pendidikan vokasi.
Salah satu gambaran kesenjangan tersebut terlihat pada perkembangan industri kendaraan listrik. Perubahan kebutuhan tenaga kerja di sektor ini dinilai perlu diikuti dengan penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran di sekolah vokasi.
“Ini menjadi persoalan link and match yang harus kita tingkatkan. Bagaimana pendidikan vokasi bisa menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang,” kata Junanto.
Karena itu, ia berharap hasil kajian dan pemikiran para akademisi dalam WJES dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan dapat diimplementasikan.
Menurut Junanto, rekomendasi yang disusun melalui kajian ilmiah dan didukung pemikiran para akademisi berpotensi memperkuat dasar pengambilan keputusan pemerintah.
Ia menambahkan, pelibatan 16 OPD dalam penyusunan 45 rekomendasi merupakan langkah untuk memastikan hasil penelitian memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan pembangunan di Jawa Barat.
Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran daerah, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya semakin dibutuhkan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan gagasan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan WJES 2026, seluruh hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Jawa Barat dalam bentuk buku kompilasi.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi salah satu referensi bagi Pemprov Jabar dalam mendukung perumusan kebijakan dan arah pembangunan ekonomi daerah.**
