PenaKu.ID – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, meluncurkan JARING MINA SPPG untuk memperkuat jaringan perikanan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program ini dirancang untuk mengintegrasikan produksi ikan lokal dengan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program bertajuk “Penguatan Jaringan Perikanan dan KDMP untuk Mendukung SPPG” tersebut diluncurkan di UPTD Pembenihan Ikan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 1 Oktober 2026.
Mewakili Bupati Bandung Barat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat, Duddy Prabowo, mengatakan kolaborasi dalam JARING MINA SPPG harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, koperasi, pembudidaya, pelaku pengolahan, dan SPPG diharapkan dapat membangun rantai pasok yang tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Duddy dalam keterangan resminya, Jumat, 2 Oktober 2026.
JARING MINA SPPG Integrasikan Rantai Pasok Ikan Lokal
JARING MINA SPPG dikembangkan sebagai model tata kelola kolaboratif yang menghubungkan UPTD Pembenihan Ikan, KDMP, Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan SPPG dalam satu sistem rantai pasok ikan lokal.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, drh. Wiwin Aprianti, selaku penggagas program, menjelaskan bahwa JARING MINA SPPG dibangun untuk mengubah pola kerja sektor perikanan yang selama ini berjalan secara parsial menjadi sebuah ekosistem yang terintegrasi.
“JARING MINA SPPG merupakan model Integrated Local Fish Supply Chain Governance yang mengintegrasikan aktor, proses, kebijakan dan data. Rantai pasok tersebut dirancang mulai dari UPTD Pembenihan Ikan, kemudian KDMP dan pembudidaya, UPI, SPPG, hingga penerima manfaat,” jelas Wiwin.
Menurut Wiwin, arah produksi perikanan nantinya akan menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan atau demand-driven. Artinya, produksi tidak semata-mata mengejar jumlah, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan SPPG, baik dari aspek volume, mutu, kontinuitas, keamanan pangan, maupun spesifikasi produk.
Sistem tersebut juga akan diperkuat melalui kepastian offtake, standar operasional prosedur (SOP), serta sistem pemantauan digital. Sistem ini nantinya dapat digunakan untuk memantau produksi, stok, mutu, hingga distribusi ikan.
KDMP Didorong Perkuat Aktivitas Ekonomi Desa
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, Sri Dustirawati, menekankan perlunya penguatan KDMP agar tidak berhenti sebagai kelembagaan formal. KDMP diharapkan mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara nyata di tingkat desa.
Keterlibatan KDMP dalam kegiatan budidaya dan agregasi hasil produksi masyarakat diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi pembudidaya. Di sisi lain, langkah tersebut juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi desa agar berlangsung lebih terorganisasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung, Ramzi, menyampaikan bahwa pembangunan rantai pasok ikan untuk SPPG harus didasarkan pada kebutuhan nyata.
Menurut Ramzi, kemampuan memproduksi ikan harus diiringi dengan kemampuan menyediakan produk sesuai kebutuhan SPPG, baik dari sisi jumlah, mutu, kontinuitas, maupun standar keamanan pangan.
Tata Kelola Menjadi Bagian Penting
Penguatan tata kelola menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan JARING MINA SPPG. Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN, Dr. Ayi Nasrudin, yang menjadi coach bagi Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat dalam proyek perubahan tersebut, mengatakan perubahan yang dibangun tidak hanya menyangkut peningkatan produksi.
Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan program, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas JARING MINA SPPG.
Pakta tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Wiwin Aprianti, Kepala Bidang Perikanan Dindin Rustandi, Kepala Bidang Bina Usaha Riyan Haskar Rayka Apriyanto, Kepala UPTD Pembenihan Ikan Asep Devi Virmansyah, perwakilan UPI “Petekres” Rizki Maulana, serta Ketua KDMP Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, Elfan Andriawan.
24 Desa Terima Bantuan Benih Ikan
Pada kesempatan yang sama, bantuan benih ikan diserahkan secara simbolis kepada 24 desa penerima bantuan Kolam Mini RAS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Bantuan tersebut menjadi salah satu langkah awal dalam membangun rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir. Rantai tersebut dimulai dari penyediaan benih oleh UPTD, kegiatan budidaya melalui KDMP dan Kolam Mini RAS, pengolahan oleh UPI, hingga pemanfaatan produk untuk memenuhi kebutuhan SPPG.
Kegiatan peluncuran JARING MINA SPPG dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Duddy Prabowo, Asisten III Bidang Administrasi Umum Rini Sartika, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sri Dustirawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Siti Aminah Anshoriah, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung Ramzi, Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN Ayi Nasrudin, mitra SPPG Rancapanggung, serta 24 kepala desa penerima bantuan Kolam Mini RAS.
Sebagai informasi, JARING MINA SPPG merupakan model tata kelola rantai pasok perikanan kolaboratif di Kabupaten Bandung Barat yang diluncurkan pada 1 Oktober 2026. Program tersebut menghubungkan hasil budidaya ikan lokal dengan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).**
