PenaKu.ID – Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, meminta Dinas Perhubungan Kota Bandung agar segera memecahkan persoalan macet yang masih sering terjadi di Kota Bandung.
“Terkait prioritas dari dishub agar betul-betul perhatikan aspek kemacetan di Kota Bandung yang menjadi perhatian publik. Ini pengalaman keseharian masyarakat. Salah satu keberhasilan pemerintah yang dilihat masyarakat salah satunya yakni kemacetan yang tertangani. Bareng-bareng lah, kita upayakan bersama, dari DPRD Kota Bandung juga akan mendukung penuh,” kata Ketua DPRD Kota Bandung saat mengunjungi Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung, di Gedebage, Senin (11/7/2022).
Ketua DPRD Kota Bandung meminta Kadishub dan Sekdishub Kota Bandung yang baru menjabat beberapa minggu lalu agar menyajikan beberapa program sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan. Selama ini, persoalan kemacetan di persimpangan belum juga terurai, bahkan di beberapa titik terpantau makin padat.
Persimpangan yang terkenal dengan kemacetan itu di antaranya persimpangan Kiaracondong-Jalan Soekarno-Hatta, kemudian juga di titik lain seperti Simpang Kopo, Moh. Toha, Buahbatu, Pasteur, Ahmad Yani, Jalan Suci, dan ruas jalan lainnya.
Jika memang diperlukan, kata Tedy, Dishub Kota Bandung juga bisa segera melakukan simulasi rekayasa lalu lintas. Selain menambah ruas untuk direkayasa, dishub bisa mengevaluasi keberhasilan rekayasa lalu lintas yang pernah diterapkan sebelumnya.
“Seperti putaran (u-turn) di bawah Fly Over Kopo yang disebut-sebut berhasil mengurangi kemacetan. Coba dihitung efektifitasnya, apakah bisa berlanjut demikian atau kembali menjadi persimpangan? Itu hal yang sepertinya sederhana tetapi harus ditangani optimal,” kata Ketua DPRD Kota Bandung.
Evaluasi dari sejumlah rencana terdahulu juga harus segera ditindaklanjuti dengan infrastruktur pendukung. Seperti halnya di Jalan Supratman, yang pada sore hari dari arah utara macet panjang. Padahal sudah terbangun jalan layang.
Belum lagi dengan hasil penerapan rekayasa Sukajadi dan Cipaganti yang seolah ditinggalkan selepas diterapkan. Padahal, baik Jalan Supratman maupun area sekitar rekayasa Jalan Sukajadi dan Cipaganti perlu modifikasi median jalan (curb) sehingga memudahkan pengguna jalan bermanuver dan tak terjadi penyempitan jalan.
“Diharapkan ada tindakan apabila masalah tak kunjung usai. Kalau perlu median jalan, gunakan median. Kalau memang dimungkinkan rekayasa jalan, bisa diterapkan. Kalau memang dibutuhkan sarana prasana untuk meminimalisir, bisa diterapkan,” tutur Ketua DPRD Kota Bandung.
Tedy berharap pejabat baru di Dishub Kota Bandung bisa menawarkan inovasi yang mampu menangani persoalan di 45 titik kemacetan di Kota Bandung.
“Sehingga masyarakat melihat adanya keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam mengurai kemacetan. Ada inovasi, ada upaya serius. Mudah-mudahan terlihat dalam 3-4 bulan ke depan dari kerja dishub kita saat ini. Mudah-mudahan dengan kadishub baru, Pak Dadang, dapat semangat baru,” ujar Ketua DPRD Kota Bandung.
Terkait dengan transportasi publik, Tedy menambahkan, perlu ada komunikasi luas karena ini menjadi ranah aglomerasi Bandung Raya yang melibatkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, hingga Kabupaten Bandung Barat.
“Kemarin kita mengapresiasi hadirnya armada Trans Pasundan. Mudah-mudahan ke depan ada komunikasi karena kita mendengar ada rencana transformasi angkutan, ini juga akan dilakukan bertahap karena harus segera dituntaskan,” tutur Tedy.
Kritik dari Ketua DPRD Kota Bandung Jadi Dorongan
Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan mengatakan, dorongan dari Ketua DPRD ini akan menambah masukan terkait inovasi Dishub di masa mendatang. Dalam pertemuan itu muncul diskusi terkait isu strategis, terutama penanganan kemacetan.
“Tadi disampaikan beberapa prioritas seperti 45 titik persimpangan yang mengalami kemacetan, mulai dari Jalan Jakarta, Moh. Toha, Pasteur, Kopo, sampai efektifitas rekayasa Sukajadi dan Cipaganti. Ketua DPRD berharap progress-nya jelas, bagaimana Dishub bekerja mengurangi kemacetan tersebut,” ujarnya.
Rencana lain Dishub Kota Bandung dalam menurunkan kemacetan yakni dengan mentransformasi angkutan yang akan diterapkan untuk lima trayek awal pada 2023.
Adapun upaya mengurai kemacetan saat ini dilakukan dengan menempatkan 250 petugas di sejumlah titik kepadatan.
Pada kesempatan itu, Dadang juga melaporkan pengelolaan sejumlah terminal yang secara aturan harus diserahkan. Terminal Tipe A Leuwipanjang telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan, dan saat ini sedang berproses Terminal Cicaheum.
Sedangkan terminal tipe B Ciroyom, Ledeng, dan St. Hall, akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara Dishub Kota Bandung akan mengelola 11 terminal tipe C.
Soal parkir yang menjadi masalah juga diungkapkan Ketua Dewan. Dadang menjelaskan, dishub akan segera melakukan pembenahan pengelolaan parkir termasuk membereskan parkir liar.
“Parkir ini juga menjadi salah satu faktor kemacetan. Oleh karena itu parkir menjadi isu penyelesaian prioritas bersama penanganan kemacetan. Di samping solusi bagi pengurangan kemacetan, pembenahan parkir ini juga didorong untuk mengoptimalkan retribusi,” kata Dadang.
**
