PenaKu.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Sirkular dan Program Food Loss and Waste Reduction (FLOWER) 2025-2045.
Program tersebut diarahkan untuk mengurangi susut dan sampah pangan (food loss and waste/FLW) sekaligus mendorong pengelolaan limbah secara lebih bertanggung jawab, mulai dari produksi hingga konsumsi.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Teguh Sambodo mengatakan, program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mengelola limbah.
Menurut dia, upaya tersebut juga membutuhkan inovasi agar pengelolaan limbah dapat dilakukan secara bertanggung jawab di sepanjang rantai pangan.
“Kami mengapresiasi dari Provinsi Jawa Barat yang sudah menjadi, bersedia menjadi pilot, menjadi lighthouse untuk provinsi yang lain dalam mengembangkan, menerapkan ekonomi sirkular,” kata Teguh usai peluncuran yang berlangsung di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Selasa (29/9/2026).
Jawa Barat Jadi Percontohan Program FLOWER
Jawa Barat dipilih sebagai pilot project Program FLOWER karena memiliki tantangan sekaligus potensi yang besar dalam penanganan susut dan sampah pangan.
Program tersebut merupakan bagian dari program regional yang didanai oleh IKEA Foundation dengan cakupan wilayah India, Meksiko, dan Uganda.
Program ini mengadopsi pendekatan foodshed, yakni pendekatan yang menangani seluruh rantai nilai pangan dalam wilayah geografis tertentu.
Rantai tersebut mencakup proses produksi pangan, distribusi dan pengolahan, hingga pangan berada pada tahap konsumsi.
Berdasarkan studi Bappenas pada 2024, susut pangan di Jawa Barat mencapai 47,79 persen dari FLW di tingkat provinsi.
Sementara itu, kawasan Bandung Raya menghasilkan sekitar 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahun. Kondisi tersebut berkaitan dengan posisi Bandung Raya sebagai kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia.
Kawasan tersebut diestimasi dihuni sekitar 9,3 juta penduduk pada 2025 dan menampung 7,7 juta wisatawan pada 2023.
Secara nasional, FLW pada periode 2000-2019 diperkirakan berada pada kisaran 1,44-31,8 persen dari total pangan yang diproduksi pada berbagai kelompok komoditas, antara lain hortikultura, perikanan, dan peternakan.
Jawa Barat Tambahkan Sektor Kertas dan Otomotif
Teguh mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas sebelumnya telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) 2025-2045.
RAN-ES dapat menjadi pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih berkelanjutan.
RAN-ES menetapkan lima sektor prioritas, yakni pangan, konstruksi, elektronik, tekstil, serta retail atau kemasan plastik.
Kelima sektor tersebut merepresentasikan hampir sepertiga PDB Indonesia dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 43 juta orang pada 2019.
Di tingkat daerah, Jawa Barat menambahkan dua sektor unggulan, yakni kertas dan otomotif. Kedua sektor itu dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Barat.
Sampah Pangan Jadi Tantangan Serius
FLW Berkontribusi terhadap Perubahan Iklim
Susut dan sampah pangan atau FLW disebut menjadi salah satu penyumbang perubahan iklim. Secara global, FLW berkontribusi sekitar 8-10 persen terhadap emisi gas rumah kaca (GRK).
Selain menghasilkan emisi, FLW juga berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan ketahanan pangan. Hampir 30 persen lahan pertanian dan air tawar global disebut terbuang akibat pangan yang tidak termanfaatkan.
Kerugian pangan terjadi dalam berbagai tahapan. Susut pangan dapat berlangsung selama proses produksi dan transportasi, sedangkan pangan yang terbuang atau menjadi sisa pangan terjadi pada tahap distribusi hingga konsumsi.
Kondisi tersebut turut memberikan dampak terhadap perekonomian dan lingkungan.
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat Sumasna mengatakan, sampah makanan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi Jawa Barat.
“Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen itu merupakan sampah dari makanan, sisa makanan,” kata Sumasna.
TPA Sarimukti Hampir Mencapai Kapasitas
Kondisi pengelolaan limbah saat ini menjadi salah satu alasan perlunya intervensi sejak dari hulu.
Hal tersebut terutama berkaitan dengan kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang hampir mencapai kapasitas maksimal.
Pengurangan FLW dari sisi hulu dinilai diperlukan untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi beban pengelolaan sampah di tahap akhir.
Program FLOWER Libatkan Pemerintah, Swasta, dan Akademisi
Program FLOWER akan diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan dilaksanakan oleh GGGI.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat diusulkan menjadi pemangku kepentingan utama sekaligus penerima manfaat program tersebut.
Peran tersebut berkaitan dengan posisi Bappeda sebagai lembaga otoritas multisektoral di tingkat provinsi.
Pelaksanaan program akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah dan swasta serta kalangan akademisi.
Koordinasi lintas sektor tersebut dilakukan untuk memastikan adanya sinergi sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih dengan berbagai inisiatif lainnya.
Kementerian PPN/Bappenas bersama Bappeda Provinsi Jawa Barat akan memberikan arahan umum terkait pelaksanaan program.
Komite Pengarah Proyek Disiapkan
Dalam pelaksanaannya, sebuah Komite Pengarah Proyek (Project Steering Committee/PSC) direncanakan dibentuk untuk memandu proses program.
Komite tersebut akan diarahkan untuk menghasilkan solusi yang kontekstual dan tepat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program di daerah.
PSC juga akan dioperasionalkan melalui koordinasi dengan Circular Economy Steering Group (CESG) lintas kementerian yang akan dibentuk dan dipimpin oleh Bappenas.
Koordinasi tersebut, khususnya, akan melibatkan Kelompok Kerja Sektor Pangan di bawah CESG.**
