PenaKu.ID – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, hingga awal November 2026, realisasi PAD dari target sebesar Rp 1.180,74 miliar atau Rp 1,18 triliun, baru mencapai Rp 664,58 miliar atau sekitar 56,33 persen.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah target PAD Kabupaten Purwakarta tahun 2026 dapat tercapai, mengingat waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 hanya menyisakan sekitar satu setengah bulan lagi.
Sorotan juga tertuju pada realisasi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang hingga November 2026 masih berada di bawah 80 persen dari target yang telah ditetapkan.
Ketua Pusat Pengkaji Pembangunan Purwakarta (KP4), Budi Pratama, menyampaikan bahwa capaian tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Menurut Budi, belum optimalnya realisasi PAD tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah daerah harus dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan daerah masih jauh dari target, padahal waktu untuk merealisasikannya semakin terbatas.
“Pertanyaannya, apakah belum tercapainya target PAD ini disebabkan kondisi perekonomian yang sedang melemah, atau justru karena kurang maksimalnya Bapenda dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggali potensi pendapatan daerah?” demikian sorotan Budi Pratama kepada wartawan, Senin (8/11/2026).
Ia menilai, Bapenda perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh sektor penerimaan, terutama pajak dan retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber utama PAD.
Selain itu, perlu diketahui sejauh mana langkah konkret yang telah dilakukan Bapenda untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk pengawasan terhadap wajib pajak, pendataan objek pajak, serta upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurutnya, apabila rendahnya realisasi PAD disebabkan faktor ekonomi, pemerintah daerah perlu menyampaikan data dan penjelasan yang transparan. Namun, apabila terdapat persoalan dalam optimalisasi pemungutan dan pengawasan, maka hal tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah terkait.
Pasalnya, PAD merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rendahnya penerimaan PAD berpotensi memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
KP4 pun berharap Pemerintah Kabupaten Purwakarta segera melakukan evaluasi terhadap capaian pendapatan daerah tahun 2026, sekaligus meminta Bapenda memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab belum optimalnya realisasi PAD tersebut.
Hingga berita ini disusun, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari Bapenda Kabupaten Purwakarta terkait strategi percepatan penerimaan pendapatan daerah serta proyeksi pencapaian target PAD hingga akhir tahun anggaran 2026. ***
