PenaKu.ID – Hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Namun, ketika hukum mulai dipermainkan untuk kepentingan kekuasaan, sebuah negara berada di ambang krisis hukum yang serius.
Memahami tanda-tandanya sangat penting agar masyarakat tetap kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Ketidakadilan yang Terstruktur Menjadi Krisis Hukum
Salah satu ciri utama krisis hukum adalah munculnya tebang pilih dalam penegakan aturan. Kasus-kasus yang melibatkan elit penguasa cenderung berjalan lambat atau bahkan dihentikan, sementara kritik dari masyarakat sipil diproses dengan sangat cepat menggunakan pasal-pasal karet.
Selain itu, adanya intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga yudikatif menandakan bahwa independensi hakim telah runtuh, sehingga keadilan menjadi barang langka.
Krisis Hukum Menyebabkan Hilangnya Kepercayaan Publik
Krisis hukum mencapai puncaknya ketika masyarakat tidak lagi percaya pada lembaga peradilan. Hal ini seringkali berujung pada tindakan main hakim sendiri atau apatisme massal terhadap aturan yang ada.
Jika integritas para penegak hukum sudah tergadai oleh korupsi dan kolusi, maka fondasi bernegara akan rapuh dan stabilitas nasional akan terancam dalam jangka panjang.**
