PenaKu.ID – Amarah dan kekecewaan warga serta dua pemerintahan desa di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, memuncak terkait dugaan tumpang tindih dan klaim sepihak penguasaan lahan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI).
Pemerintah Desa Nambo bersama Pemerintah Desa Bantarjati secara tegas menuntut raksasa industri semen tersebut membuka seluruh dokumen kepemilikan dan riwayat penguasaan lahan yang selama bertahun-tahun dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum.
Tuntutan keras itu meledak dalam musyawarah terbuka di aula Kantor Desa Nambo, Selasa (17/11/2026). Forum panas tersebut dihadiri perwakilan PT SBI, Kepala Desa Nambo, Kepala Desa Bantarjati, Sekretaris Desa, perangkat RT/RW, kepala dusun, tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas, serta jajaran Pemerintah Desa Nambo.
Aset Desa 9 Hektare dan Lahan 41 Hektare Masih Gelap Dokumen
Salah satu titik krusial yang memicu gelombang protes adalah klaim lahan seluas sekitar 41 hektare, yang di dalamnya mencakup kurang lebih 9 hektare tanah aset desa yang sejak tahun 2003 terus diperjuangkan kejelasannya oleh pihak desa.
Mantan Kepala Desa Nambo, Emin Janipan, yang memahami betul sejarah panjang sengketa agraria tersebut, menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu itikad baik perusahaan. Ia menyoroti klaim pembebasan lahan pada era 1974–1975 yang hingga kini tak pernah dibuktikan secara transparan di hadapan publik.
Faktanya, sampai detik musyawarah itu berlangsung, perwakilan PT SBI tidak mampu menyodorkan satu pun dokumen otentik yang dapat menjawab seluruh persoalan klaim maupun batas-batas lahan yang dipersoalkan.
Patok Baru Juni 2026 dari PT SBI; Picu Kecurigaan Pergeseran Batas
Situasi kian memanas setelah PT SBI nekat melakukan pemasangan patok-patok baru pada Juni 2026 lalu. Langkah sepihak di lapangan yang diklaim perusahaan sebagai bagian dari rekonstruksi batas atas perintah kementerian itu justru memicu kecurigaan keras dari warga dan perangkat desa.
Emin Janipan mempertanyakan secara tajam keabsahan titik-titik patok baru tersebut apakah masih mengacu pada batas lama, atau justru bergeser dan mencaplok lahan yang selama ini digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
”Kalau memang ada perubahan, harus jelas! Apakah lahan masyarakat yang sebelumnya dimanfaatkan justru masuk dalam penguasaan perusahaan? Status tanahnya juga harus dipastikan, apakah tanah milik, tanah garapan, atau bentuk penguasaan lainnya,” tegas Emin di hadapan forum.
Ia mendesak dilakukannya verifikasi lapangan secara langsung dengan melibatkan pemerintah desa dan warga yang berbatasan langsung dengan area konsesi. Menurutnya, pembiaran masalah ini hanya akan memupuk bom waktu konflik agraria di tengah masyarakat. Emin pun menantang pimpinan tertinggi PT SBI untuk turun gunung dan berhenti bersembunyi di balik perwakilan teknis.
”Jangan sampai hak masyarakat terabaikan. Kalau memang perusahaan memiliki hak atas tanah tersebut, silakan dibuktikan dan diselesaikan secara terbuka!” kecamnya.
Pemdes Bantarjati: Bicara By Data, Bukan Omong Kosong Lisan!
Senada dengan itu, Kepala Desa Bantarjati, Supena Jaya Atmaja, melontarkan kritik pedas terhadap pola penyelesaian sengketa yang selama ini hanya mengandalkan klaim lisan. Ia menegaskan bahwa kedaulatan administrasi pemerintah desa tidak boleh diinjak-injak dengan dalih perintah instansi di atasnya tanpa koordinasi di tingkat tapak.
Supena menuntut PT SBI menghadirkan pengambil kebijakan utama perusahaan serta menyeret Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuka secara telanjang seluruh arsip pertanahan, mulai dari riwayat pelepasan hak, sertifikat, hingga peta batas.
”Kami mengharapkan by data, jangan hanya bicara! Kalau memang tanah itu sudah dibebaskan sejak 1974–1975, tunjukkan dokumen pelepasan haknya, siapa yang menerima, dan bagaimana riwayat administrasinya,” tantang Supena dengan nada tegas.
Ia mengingatkan bahwa Desa Bantarjati pernah mengalami carut-marut administrasi pertanahan serupa yang akhirnya terbongkar setelah dilakukan peninjauan ulang secara menyeluruh. Karena itu, ia menolak keras jika kasus PT SBI ini kembali ditarik ulur tanpa kepastian.
Buntu Tanpa Kesepakatan, Desak Pertemuan Lanjutan Libatkan BPN
Dalam musyawarah tersebut, warga dan dua pemerintah desa merumuskan dua ultimatum utama yang wajib segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Salah satunya Audit Fisik Patok, untuk memastikan ada atau tidaknya pergeseran titik patok baru dibandingkan batas lama, serta mendata lahan warga yang terdampak langsung oleh rekonstruksi batas tersebut.
Lalu kedua Buka Arsip Pertanahan, bertujuan membongkar seluruh dokumen pembebasan lahan, pelepasan hak, serta menagih tanggung jawab hukum dan sosial perusahaan atas pemanfaatan lahan yang masih bersengketa dengan rakyat.
Hingga palu musyawarah diketuk, pertemuan berakhir buntu tanpa kata sepakat. Perwakilan PT SBI kembali gagal memperlihatkan dokumen yang dituntut forum dan hanya berlindung di balik alasan bahwa pemasangan patok merupakan tindak lanjut perintah kementerian.
Kebuntuan ini memicu desakan keras agar segera digelar pertemuan lanjutan berskala besar yang wajib dihadiri pimpinan puncak PT SBI, pihak BPN, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat.
Penelusuran yuridis dan fisik secara objektif oleh BPN menjadi harga mati demi mencegah meletusnya konflik sosial berkepanjangan sebab persoalan ini menyangkut marwah kepastian hukum pertanahan dan perlindungan mutlak atas hak-hak rakyat di atas tanahnya sendiri.***










