PenaKu.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, menyambut positif wacana kenaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi aparat TNI. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah rasional pemerintah mengingat sudah cukup lama hak kesejahteraan para prajurit tersebut tidak mengalami penyesuaian.
Hergun sapaan akrab menegaskan bahwa penyesuaian ini merupakan domain dan kebijakan strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penetapan kenaikan ini dipastikan telah melalui kajian mendalam di tingkat kementerian dan lembaga terkait.
“Soal tukin itu ranah kebijakan pemerintah, urusan Pak Prabowo. Memang sudah sekian lama tidak ada penyesuaian. Saya kira kementerian dan lembaga terkait sudah melakukan kajian mendalam. Mengingat tingkat inflasi yang terus berjalan, sangat wajar jika kebijakan kenaikan ini direalisasikan,” kata Hergun saat di minta tanggapan awak media di sela-sela Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang berlangsung di Ballroom hotel Horizon, Kota Sukabumi, Jumat (31/7/2026).
Meski belum merinci besaran pasti persentase kenaikannya, Hergun menjelaskan bahwa formulasi tukin nantinya akan disesuaikan secara berjenjang berdasarkan tingkat jabatan dan golongan prajurit. Ia berharap penyesuaian ini bisa memberikan hasil terbaik bagi kesejahteraan aparat di lapangan.
“Soal persentase pastinya saya belum tahu, tetapi yang jelas ada jenjangnya di tiap tingkatan. Harapan kita tentu nominalnya bisa seoptimal mungkin,” ungkapnya.
Terkait dengan kesiapan fiskal, legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IV Kita/Kabupaten Sukabumi ini optimistis postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sanggup menopang alokasi tersebut. Menurutnya, pemenuhan kesejahteraan TNI merupakan bagian penting dari pos anggaran belanja negara.
Menanggapi kekhawatiran dampak kenaikan tukin terhadap potensi laju inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat, Heri tidak menampik adanya dinamika pasar. Namun, ia menilai risiko tersebut masih dalam batas wajar dan terukur selama laju inflasi tetap terjaga seimbang.
Disinggung mengenai kemungkinan kebijakan serupa diterapkan pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum, Heri memberi sinyal terbuka. Kendati demikian, DPR bersama pemerintah akan tetap memperhitungkan daya tahan keuangan negara terlebih dahulu.
“Bisa jadi (berdampak ke PPPK dan ASN). Tapi tentu kita kaji dan hitung dulu sejauh mana kemampuan anggaran negara kita,” pungkas Hergun.
***
