Pemerintahan

Sorotan Pedas dari Parlemen: Beben Suhendar Kritik Kinerja para Dinas-dinas di Kabupaten Bogor

Sorotan Pedas dari Parlemen: Beben Suhendar Kritik Kinerja para Dinas-dinas di Kabupaten Bogor
Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Gerindra, Beben Suhendar. (Foto:Riyan/PenaKu.ID).

PenaKu.ID – Anggota DPRD Kabupaten Bogor, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, terkait masalah anggaran dan transparansi program,

Kritikan Pedas dari Parlemen Terhadap Dinas-dinas di Kabupaten Bogor 

Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakjelasan anggaran untuk proyek strategis yang seharusnya sudah disiapkan. Ia mencontohkan kasus penyerahan lahan yang seharusnya diikuti dengan perencanaan anggaran yang matang.

“Contoh begini. Tanggal 26, Bupati akan tandatangan serah terima lahan 63,8 hektar di Desa Sukasmi. Kita ini sudah mempersiapkan jalan. Tiba-tiba, Kadis PUPR, saya tanya itu berapa anggarannya? Enggak bisa jawab,” ujar Beben Suhendar, Sabtu (22/11/2025).

Menurutnya, respons dari dinas terkait menunjukkan adanya ketidakselarasan atau kontradiksi antara birokrasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Peringatan Keras untuk Dinas-dinas dari DPRD Kabupaten Bogor 

Kritik tajam diarahkan pada rencana penganggaran untuk tahun 2026, khususnya terkait proyek betonisasi jalan sepanjang 3,3 kilometer. Beben Suhendar memberikan peringatan keras kepada salah satu Dinas dan jajarannya yaitu Dinas PUPR.

“Makanya saya sampaikan. Kalau 2026 tidak teranggarkan jalan yang betonisasi 3,3 kilometer, saya sampaikan: Kadis PUPR dan jajarannya PUPR semua, tidak perlu bersahabat lagi dengan saya,” tegasnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Beben Suhendar tidak akan mentolerir adanya penundaan atau pembatalan penganggaran untuk proyek infrastruktur yang dianggapnya penting bagi masyarakat, dan siap mengambil sikap tegas terhadap dinas yang tidak mendukung percepatan pembangunan daerah.

Kritik Beben Suhendar ini diharapkan menjadi cambuk bagi dinas-dinas terkait, khususnya PUPR, untuk segera melakukan sinkronisasi data dan perencanaan anggaran agar sesuai dengan janji dan program kerja Pemerintah Kabupaten Bogor, serta menjawab kebutuhan infrastruktur warga secara cepat dan tepat.***

Exit mobile version