PenaKu.ID – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Muad Khalim, angkat bicara mengenai isu pengiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya ke PT Aspex Kumbong.
Langkah ini menuai kritik tajam diberbagai kalangan, mengingat Kabupaten Bogor sendiri saat ini sedang berada dalam kondisi darurat sampah.
DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PDIP ‘Mengerikan’
Menanggapi laporan masyarakat dan ramai berita hingga tingkat nasional, Muad Khalim menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Menurutnya, prioritas utama pemerintah daerah seharusnya adalah menyelesaikan carut-marut pengelolaan sampah domestik di Bumi Tegar Beriman sebelum menerima beban tambahan dari luar daerah.
“Mengerikan,” ujar Muad Khalim singkat pada pesan Whatsap saat merespons kabar mengenai rencana pembuangan sampah lintas wilayahnya tersebut, Minggu (11/1/2026).
Koordinasi Lintas Sektoral
Sebagai langkah cepat, Legislatif dari Komisi ll DPRD Kabupaten Bogor ini menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan pihak eksekutif untuk meminta klarifikasi dan langkah konkret.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Bupati dan Bapak Camat untuk segera ditindaklanjuti terkait hal ini,” tegas Muad Khalim.
Ia menambahkan bahwa perlu ada peninjauan ulang terkait izin dan dampak lingkungan jika sebuah perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor dijadikan tempat penampungan sampah dari luar daerah, sementara kapasitas pengelolaan sampah lokal masih belum optimal.
Sorotan Aktivis dan Masyarakat
Sebelumnya, sejumlah aktivis lingkungan di Kabupaten Bogor melayangkan protes keras. Mereka menilai kebijakan “impor” sampah ini melukai rasa keadilan masyarakat Bogor yang masih berjuang dengan masalah penumpukan sampah di berbagai titik.
PT Aspex Kumbong, yang berlokasi di Kecamatan Cileungsi, kini menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak agar pemerintah daerah bersikap tegas terhadap perusahaan yang dianggap tidak sejalan dengan upaya penanganan darurat sampah di Kabupaten Bogor.
Muad Khalim berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada solusi yang jelas dan tidak merugikan warga Kabupaten Bogor.***
