PenaKu.ID – Slogan “Bogor Istimewa dan Gemilang” seolah dihiraukan dan diacuhkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Bogor, seolah menjadi ironi yang harus diterima oleh masyarakat.
Di tengah kemajuan zaman, siswa di wilayah ini masih harus “disiksa” oleh infrastruktur yang hancur, memaksa mereka berjalan kaki selama 2 jam menempuh jarak 9 kilometer demi secercah ilmu.
Namun, yang lebih mengejutkan adalah respons dari Pemerintah Desa (Pemdes) Leuwikaret. Alih-alih memberikan solusi konkret atau langkah darurat, pihak desa justru terjebak dalam pusaran birocrasi dan pembelaan diri melalui tumpukan dokumen.
Birokrasi di Atas Penderitaan Rakyat: Terkhususnya di Kabupaten Bogor
Berdasarkan bukti percakapan dan konfirmasi PenaKu.ID Kasi Kesra Desa Leuwikaret, Kecamatan Klapanunggal, Jamaludin, Jum’at (13/3/2026), pihak Pemdes seolah merasa sudah “bekerja” hanya dengan mengirimkan statement atau laporan ke DPR RI maupun instansi terkait.
Fakta bahwa anak-anak masih harus melewati jalanan rusak setiap pagi seolah tertutup oleh klaim administratif.
“Kami sudah mengeluarkan statement ke DPR RI dan instansi lain,” ujar Jamaludin dengan nada normatif. Jawaban ini memicu kritik tajam: Sejak kapan laporan di atas kertas bisa memperbaiki jalan yang berlubang?.
Alibi Anggaran dan Mentalitas “Harus Viral”
Pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Leuwikaret pun tak luput dari sorotan. Meski mengakui kondisi jalan yang rusak akibat aktivitas kendaraan berat (offroad), mereka cenderung berlindung di balik keterbatasan anggaran.
Muncul sebuah pengakuan miris yang menggambarkan bobroknya sistem pembangunan ditingkat Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor.
“Emang harus banget viral dulu ya Bang, biar ada anggaran lain yang bisa buat bangun jalan tersebut?,” isi pesan WhatsApp.
Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa keselamatan dan hak pendidikan anak-anak di Leuwikaret bukanlah prioritas utama, melainkan “komoditas” yang baru akan diperhatikan jika sudah memicu kegaduhan di media sosial.
Musyawarah Desa yang Mandul?
Pihak desa berdalih bahwa pembangunan infrastruktur adalah prioritas dalam Musyawarah Desa (Musdes). Namun, jika setiap tahun masalahnya tetap sama—anak sekolah tetap berjalan 9 KM di jalanan berlumpur—maka kredibilitas Musdes tersebut patut dipertanyakan.
Apakah suara warga benar-benar didengar, ataukah Musdes hanya sekadar seremoni penggugur kewajiban administratif?.
Tuntutan Solusi Nyata
Masyarakat tidak butuh tautan link website desa atau rekam jejak pembangunan yang hanya indah di layar ponsel. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara di bawah kaki anak-anak sekolah tersebut.
Jika Dana Desa tidak cukup, di mana fungsi lobi dan urgensi Pemerintah Desa di hadapan Pemerintah Kabupaten Bogor?.
Jangan biarkan masa depan anak-anak di Kampung Cibuntu Desa Leuwikaret terkubur di dalam lubang jalan yang tak kunjung diperbaiki hanya karena pemerintahnya sibuk bersilat lidah dengan urusan administrasi.***
