PenaKu.ID – Kabar miring menerpa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selawangi, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, namun lebih bikin geleng kepala yaitu Pemerintah Kecamatan Tanjungsari yang kompak bungkam terkait puluhan Kambing BUMDes hilang diduga dijual Kades.
Program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa kini justru didera dugaan maladministrasi dan penggelapan aset berupa puluhan ekor kambing.
Ironisnya, alih-alih memberikan klarifikasi transparan, sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Kecamatan Tanjungsari justru memilih bungkam dan terkesan saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi oleh awak media.
Aset Desa Raib, Kandang Tak Sesuai RAB
Dugaan penyimpangan ini mencuat setelah puluhan ekor kambing yang dibeli menggunakan anggaran desa dilaporkan tidak berada di kandang. Muncul dugaan kuat bahwa hewan ternak tersebut telah dijual oleh oknum tertentu, padahal program tersebut merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat Desa Selawangi.
Tak hanya soal hilangnya ternak,
pembangunan fasilitas kandang kambing BUMDes tersebut juga menuai sorotan tajam. Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), atap kandang seharusnya menggunakan material spandek.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bangunan tersebut justru menggunakan genteng, yang diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang telah disusun.
Pejabat Kecamatan Tanjungsari Kompak Bungkam Terkait Kasus BUMDes Selawangi
Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada pihak Kecamatan Tanjungsari tidak membuahkan hasil yang jelas. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanjungsari, Edi Rahman, saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (2/3/2026), menolak berkomentar lebih jauh.
“Saya tidak bisa menanggapi hal itu, coba ke Kasi Ekbang,” cetus Edi Rahman singkat sembari mengarahkan awak media ke bagian lain.
Setali tiga uang, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Sulaiman, juga tidak memberikan penjelasan meski telah dihubungi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp, Kamis (5/3/2026).
“Mohon maaf, saya belum bisa berkomentar,” ujarnya dingin.
Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Camat Tanjungsari. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak berada di kantor dan tidak merespons panggilan telepon saat dimintai keterangan terkait fungsi pengawasan kecamatan terhadap desa.
Fungsi Pengawasan Dipertanyakan
Sikap diam para pejabat ini memicu tanda tanya besar dari berbagai kalangan. Mengingat, secara regulasi, pihak kecamatan memiliki peran vital dalam melakukan pembinaan, evaluasi APBDes, serta pemantauan pelaksanaan pembangunan desa.
Ketidakterbukaan pihak kecamatan dalam kasus BUMDes Selawangi ini dikhawatirkan akan memperburuk citra tata kelola keuangan desa di wilayah Kabupaten Bogor dan memicu mosi tidak percaya dari masyarakat terkait transparansi anggaran negara.***
