PenaKu.ID – Persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Bogor terus dikejar, perwakilan Presedium Bogor Timur dan AMUK BOBAR lagi-lagi menyuarakan perjuangan agar pemekaran tersebut untuk disegerakan dan serius.
Hal tersebut disuarakan pada saat kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) Berbasis Kewilayahan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kabupaten Bogor.
Dalam agenda Pembahasan Laporan Draft Akhir, yang diselenggarakan di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall Bogo tersebut, Rabu (29/10/2025).
Perkembangan DOB Bogor Timur Terus Berlanjut
Ketua Presedium Bogor Timur Alhafiz Rana mengatakan, bahwa perkembangan persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur terus berlanjut.
“Setelah menyelesaikan tahap pelaporan akhir hasil kajian dan blueprint persiapan, titik fokus pembangunan ibu kota telah disepakati berada di Desa Sukaresmi, dengan luas lahan milik Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar 65 hektar,” kata Alhafiz, Rabu (29/10/2025).
Beberapa Prioritas Mendesak Telah Diusulkan
Alhafiz menjelaskan, pihak terkait menyatakan bahwa dalam tahap finishing, terdapat beberapa prioritas mendesak telah diusulkan:
1. Prioritas Infrastruktur (Jalur Arteri).
• Pengembangan jalur arteri sepanjang 13 kilometer dari Jalan Provinsi (Transyogi) menuju pusat ibu kota.
• Jalur ini menjadi prioritas utama untuk dibangun sebagai jalan dengan dua lajur.
• Usulan pembangunannya mencakup opsi jalan layang atau pemaksimalan jalur POJ yang sudah ada.
2. Prioritas Anggaran dan Gedung Eksekutif.
• Pengajuan anggaran maksimal pada tahun 2026 minimal 100 miliar Rupiah untuk pembangunan gedung eksekutif dan pelayanan-pelayanan dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
• Untuk lahan clean and clear telah disanggupi oleh pihak PTPCJA yang memberikan lahan tersebut.
Program Jangka Menengah 5 Tahun RPMJD
Selain itu, lanjut Alhafiz, pihak terkait juga meminta agar program pembangunan jangka menengah 5 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terus dipersiapkan, yang mencakup.
“Menetapkan Pusat Ibu Kota Bogor Timur sebagai pusat ekonomi baru. Pengembangan pusat ekonomi akan terbentang luas hingga Singasari, Kecamatan Jonggol,” tegasnya.
Menurutnya, rencana ini menegaskan komitmen untuk mengimbangi prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran daerah.
“Khususnya dalam mendukung dinas-dinas terkait di Bogor Timur agar dapat melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Mendesak Pemkab Bogor Agar Serius Menyiapkan Infrastruktur Pendukung DOB Bogor Barat
Ketua Aliansi Masyarakat untuk Pemekaran Bogor Barat (AMUK BOBAR), Buchori Muslim, kembali mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor agar serius dalam menyiapkan infrastruktur pendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat.
Buchori menyatakan, bahwa meskipun kewenangan pencabutan moratorium pemekaran berada di tangan Presiden, Pemkab Bogor harus menunjukkan komitmen nyata dengan merealisasikan persiapan wilayah induk.
“Kami tidak menuntut segera dimekarkan, karena itu ranah Presiden. Tapi, kami meminta perhatian lebih kepada Pemkab Bogor untuk mempersiapkan pemekaran wilayah secara nyata,” tegas Buchori, Rabu (29/10/2025).
AMUK BOBAR Singgung Janji Pemkab Bogor Terkait Pembangunan Infrastruktur Prioritas
Selain tuntutan persiapan infrastruktur DOB, AMUK BOBAR melalui Buchori Muslim juga menyinggung janji Pemkab Bogor terkait pembangunan infrastruktur prioritas lainnya.
“Meminta agar rencana pembangunan Jalan Rancabungur – Leuwiliang yang telah dianggarkan Rp50 miliar dapat segera direalisasikan,” paparnya.
Desak Presiden Prabowo Subianto Agar Mencabut Moratorium
Di sisi lain, Buchori Muslim juga terus menyuarakan desakan kepada Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, agar segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru.
“Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang mencapai 5,7 juta jiwa sudah sangat layak untuk dimekarkan demi pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik,” ujarnya.***
