PenaKu.ID – Organisasi masyarakat (Ormas) diharapkan netral dan tidak melakukan dukungan terhadap pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada. Hal itu diutarakan oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalbar, Hermsnus.
Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 yang sudah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2017 bahwa ormas bertugas memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan tidak berpolitik praktis.
“Jadi tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada serentak di Kalbar yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang,” kata Kepala Badan Kesbangpol Kalbar Hermanus, sepeti dikutip Siberindo, Minggu (35/10).
Ditambahkannya, peran ormas dalam pilkada adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam memilih dan menyukseskan pilkada dengan aman, damai, dan sehat.
”Jadi ormas netral tidak mendukung salah satu paslon. Tapi bisa berperan mengedukasi masyarakat untuk sukseskan pilkada. Dan termasuk menyosialisasikan ke masyarakat tentang pilkada saat pandemi ini untuk menjalankan pelaksanaan protokol kesehatan yaitu jaga jarak dan gunakan masker serta sering cuci tangan pakai sabun,” paparnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar mengapresiasi ormas-ormas Dayak Kalimantan Barat yang sudah menyampaikan pernyataan sikap yang intinya membantu program pemerintah dalam menyukseskan Pilkada Serentak di Kalbar yang aman, damai, dan sehat.
“Saya berharap komitmen ini bisa menjadi komitmen bersama untuk sukseskan pilkada serentak di Kalbar 9 Desember 2020. Di mana saat ini sudah tahapan kampanye, dan saya harap semuanya bisa berjalan aman, damai, dan sehat dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19,” paparnya.
Kalau ada ormas yang mendukung salah satu paslon laporkan ke Bawaslu. Sebab itu kewenangan Bawaslu yang jika terbukti maka bisa diproses lebih lanjut dan bisa disanksi sesuai aturan yang ada.
”Tugas ormas bukan mendukung pasangan calon,” tegasnya.
Editor: Julie
