PenaKu.ID – Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal publik ‘Ahok’, dimintai keterangan Kejaksaan Agung RI untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan Mega Korupsi Pertamina.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi, menilai bahwa tidak banyak informasi relevan yang disampaikan oleh Ahok. Bahkan, Ahok mengatakan Penyidik Kejagung RI memiliki data yang lebih lengkap dibanding dirinya.
“Sebelum Ahok diperiksa, sebenarnya sudah beredar luas informasi di media sosial rekaman yang konon berdasarkan hasil penggeledahan rumah Riza Chalid dan pengakuan 9 tersangka,” kata Fahmy Radhi kepada PenaKu.ID melalui keterangan tertulis, Jumat (14/3/25).
Uang Negara Dirampok Hampir 1.000 Triliun
Fahmy mengatakan, bahwa perampokan uang negara hampir mencapai 1.000 triliun rupiah yang dilakukan oleh jaringan terorganisir yang melibatkan elit pemerintahan, aparat keamanan, pengusaha dan para pembantunya.
“Sejak beredarnya rekaman tersebut hingga kini tidak ada pihak yang menyangkal atau membenarkannya,” ujarnya.
Menurut dia, jaringan teroganisir ini serupa dengan Mafia Migas yang beroperasi di Petral, anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Singapura.
“Saat itu, Tim Anti Mafia Migas, yang diketuai oleh Almarhum Faisal Basri mengendus perampokan uang negara melalui modus bidding dan markup blending impor BBM Premium (RON 88) yang dilakukan oleh Petral,” beber Fahmy.
“Berhubung tidak memiliki kewenangan penyidikan, tim melaporkan temuan itu ke KPK,” tambahnya.
Pembubaran Petral akan Dilakukan, Tetapi Dicegah oleh Jokowi
Ia menceritakan, bahwa dalam diskusinya KPK menyatakan memiliki informasi serupa tetapi malah bukti tidak ditemukan dan kesulitan dalam penyelidikan, lantaran Petral berada di Singapura, di luar teritorial Indonesia. Lalu akhirnya tim tersebut merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan impor BBM Premium, karena menjadi sasaran perampokan dan membubarkan Petral yang menjadi sarang Mafia Migas.
“Pada saat itu, Presiden Joko Widodo setuju dan mendukung pembubaran Petral. Hanya, saat Menteri ESDM Sudirman Said akan melaporkan hasil audit forensik dari KordaMentha, auditor asal Australia ke KPK, menurut Sudirman Said, Joko Widodo mencegahnya,” ujarnya.
Prabowo Harus Serius Bongkar Kasus Mega Korupsi Pertamina
Selanjutnya, sejak saat itu penyidikan kasus Petral dihentikan dan tidak ada satu pun yang ditersangkakan.
“Agar penyidikan mega korupsi Pertamina tidak terhenti seperti kasus Petral, Presiden Prabowo Subianto harus berkomitmen dan serius membongkar siapa pun yang terlibat dalam jaringan terorganisir harus ditindak tegas secara hukum,” tegas Fahmy.
Ikuti dan Update Berita dari PenaKu.ID di Google News
**
