PenaKu.ID – Rencana penundaan pembangunan Hotel Asrama Haji dan Umrah di Komplek Masjid Raya Nurul Wathan Pakansari untuk tahun anggaran 2026 mendapat dukungan penuh.
Pengamat Kebijakan Publik dari Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi, menilai kebijakan ini sebagai langkah realistis di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Langkah Tepat di Masa Ekonomi Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Yusfitriadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran adalah keharusan. Mengingat kondisi ekonomi nasional yang terkontraksi, memaksakan proyek dengan anggaran fantastis hanya akan memperburuk ruang fiskal daerah.
”Kita harus jujur, ekonomi sedang sulit. Program efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah adalah bukti nyata bahwa kita tidak bisa berfoya-foya dengan proyek fisik yang belum mendesak,” ujar Yusfitriadi saat dikonfirmasi PenaKu.ID melalui pesan Whatsap, Selasa (31/3/2026).
Penundaan Hotel Asrama Haji dan Umrah Masjid Raya Nurul Wathon: Belajar dari ‘Gagal Bayar’ 2025
Ia juga menyoroti trauma keterlambatan pembayaran proyek oleh Pemkab Bogor pada akhir 2025 lalu. Menurutnya, kegagalan perencanaan tersebut jangan sampai terulang pada proyek hotel haji ini.
”Preseden buruk akhir 2025, di mana banyak proyek selesai tapi telat dibayar, harus jadi pelajaran. Jangan sampai pembangunan asrama haji ini bernasib sama hanya karena salah hitung dan ambisi proyek semata,” tegasnya.
Bukan Kebutuhan Mendesak Masyarakat
Lebih lanjut, Yusfitriadi menilai keberadaan asrama haji di Cibinong belum menjadi kebutuhan primer bagi jamaah. Selama ini, proses transit jamaah haji Kabupaten Bogor dianggap masih berjalan lancar tanpa kendala signifikan.
”Penggunaannya pun hanya setahun sekali saat musim haji, tapi biaya pemeliharaannya jalan terus tiap bulan. Ini berpotensi jadi beban APBD yang sia-sia,” tambahnya.
Fokus pada Urusan Masyarakat Kabupaten Bogor
LS Vinus mendesak Pemkab Bogor untuk mengalihkan orientasi anggaran ke sektor yang lebih menyentuh rakyat banyak, seperti ketenagakerjaan, pertanian, infrastruktur dasar, hingga tata kelola sampah yang masih semrawut.
”Pemerintah harus hadir untuk kebutuhan dasar masyarakat dulu. Tunda dulu proyek yang sifatnya pelengkap, prioritaskan urusan perut dan kesejahteraan rakyat banyak,” pungkasnya.***
