PenaKu.ID – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Sipil Negara (Penjara) Kabupaten Bandung Barat melakukan aksi unjuk rasa (unras) di area Kantor Pemkab Bandung Barat.
Mereka menuntut Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan untuk mundur dari jabatannya lantaran dianggap lebih suka bernyanyi dan menghamburkan anggaran ketimbang mementingkan urusan masyarakat.
“Kami menuntut Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan berbijak hati mundur dari jabatannya sebagaimana yang dilakukan Diki Candra dan lain sebagainya,” kata Ketua Umum LSM Penjara, Andi Halim di Ngamprah, Rabu (12/4/2023).
Menurutnya, Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan tidak bisa memimpin birokrasi di Kabupaten Bandung Barat yang berdampak pada munculnnya polemik dan opini liar di kalangan masyarakat.
“Hengky harus bisa menjelaskan kepada publik terkait mobil Alphard itu dari mana? Karena LSM Penjara mendapat isu tidak sedap bahwa itu dari gratifikasi. Kami tidak menyebut siapa, silahkan penegak hukum yang menindaklanjuti,” ujarnya.
Kemudian terkait isu dugaan jual beli jabatan se- tingkat eselon III di Kabupaten Barat yang sudah menjadi perbincangan diberbagai kalangan publik. Namun, pihaknya selama ini tidak ingin beropini.
“LSM Penjara KBB hari ini turun ke jalan untuk menyuarakan secara nyata. Jelaskan kepada rakyat KBB, betul tidak orang terdekat Bupati yang mengkondisikan pejabat tersebut,” jelasnya.
LSM Penjara Singgung Anggaran Pencitraan
Ia pun menuturkan, terkait isu dana visi misi untuk pencitraan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan sekitar 206 miliar yang tidak semuanya pro masyarakat.
“Bahkan di situ ada anggaran untuk istri Bupati. Sementara kita tahu, masyarakat seluruh Indonesia baru terdampak pandemi COVID-19. Apakah tidak lebih baik dana 206 M itu difokuskan kepada UMKM,” tuturnya.
Andi juga meminta kepada Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan agar tidak bepergian ke luar negeri. Apalagi, dengan didampingi puluhan pejabat Pemkab Bandung Barat lantaran akan memakan biaya.
“Lebih baik beliau mengusulkan ke DPR, untuk menyelesaikan pembangunan kantor DPRD KBB yang sudah mangkrak tiga tahun. Supaya para dewan tidak rapat di hotel berbintang karena itu juga merupakan pemborosan,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan KBB, Asep Sehabudin mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan LSM Penjara tersebut merupakan hak mereka.
Pada saat diterima dirinya sebagai perwakilan Pemkab Bandung Barat, LSM Penjara menyampaikan beberapa hal.
“Kita terima perwakilan dari Penjara, yang tadinya juga mempersoalkan jabatan sekda, namun karena sekdanya dari internal, disampaikan mereka memberikan apresiasi pada Pak Bupati. Sedangkan aspirasi lainnya, akan saya sampaikan sama pimpinan,” pungkasnya.
**
