PenaKu.ID – Perebutan kursi kepengurusan di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor belakangan ini mendapat kritik keras dari salah satunya Pengamat dan menilai Agenda-agenda di KNPI tidak ada hasil signifikan alias mandul.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS VINUS), Yusfitriadi, menilai bahwa faktor utama di balik sengitnya persaingan tersebut adalah keberadaan dana hibah pemerintah daerah, yang sayangnya tidak terefleksi dalam agenda kegiatan yang signifikan dan konstruktif bagi kemajuan daerah.
Faktor Dualisme KNPI Kabupaten Bogor Terkait Perebutan Dana Hibah
Yusfitriadi secara gamblang menyatakan bahwa tanpa adanya dana hibah, perebutan kekuasaan di tubuh organisasi kepemudaan tersebut kemungkinan besar tidak akan terjadi.
“Ya kalau KNPI tidak mendapatkan dana hibah mana ada yang berebut kekuasaan di KNPI gitu loh. Sehingga dana hibah, saya pikir merupakan faktor utama dalam perebutan di kepengurusan KNPI Kabupaten Bogor,” ujar Yusfitriadi kepada PenaKu.ID, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, polemik perebutan kepengurusan ini pada akhirnya hanya bermuara pada upaya masing-masing pihak untuk merebut kontrol atas dana hibah yang dialokasikan, sementara peruntukan dana tersebut untuk kegiatan konkret yang bermanfaat bagi pemuda dan masyarakat menjadi kabur.
Kritik Keras: Agenda KNPI Kabupaten Bogor Dinilai Mandul dan Tidak Ada Hasil Signifikan
Lebih lanjut, Yusfitriadi menyoroti bahwa kucuran dana yang seharusnya digunakan untuk memajukan potensi pemuda di Kabupaten Bogor tidak menunjukkan hasil yang nyata di lapangan. Ia mempertanyakan efektivitas dan kontribusi KNPI terhadap pembangunan daerah.
“Tapi yang pasti sampai hari ini saya tidak melihat ada agenda-agenda yang signifikan, konstruktif gitu ya bagi kemajuan-kemajuan di hampir semua daerah termasuk di Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Kritik ini merupakan panggilan bagi pihak-pihak terkait, baik internal KNPI maupun Pemerintah Kabupaten Bogor selaku pemberi hibah, untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pengawasan dan output dari penggunaan dana publik yang diserahkan kepada organisasi kepemudaan tersebut.
Desakan untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Pernyataan Yusfitriadi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah KNPI Kabupaten Bogor.
Publik didorong untuk mendesak agar setiap rupiah dana yang berasal dari APBD benar-benar dialokasikan untuk program yang memberdayakan pemuda dan memberikan dampak positif yang terukur bagi kemajuan Kabupaten Bogor, bukan sekadar menjadi pemantik perselisihan internal.***
