PenaKu.ID – Proyek pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bogor terindikasi tersendat, banyak dari para Kontraktor keluhkan soal harga material melonjak tinggi dan salah satunya penyebabnya adalah penutupan tambang di wilayah Kabupaten Bogor.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Bogor Fadly Iskandar, ia menceritakan tentang kondisi pekerjaan pembangunan Infrastruktur Jalan saat ini di Kabupaten Bogor.
90 Titik Lokasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bogor Indikasi Tersendat
Ia mengatakan, bahwa puluhan titik lokasi proyek pembangunan Jalan di Kabupaten Bogor, dengan total sekitar 90 titik lokasi yang masih dalam progres pengerjaan sedikit tersendat-sendat,
“Kendala utama adalah terhambatnya pasokan material, salah satu dampaknya adalah meroketnya harga material yang menyebabkan para kontraktor kesulitan melanjutkan pekerjaan sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan,” ungkap Fadly kepada PenaKu.ID, Selasa (18/11/2025).
Penyebab dan Dampaknya Adalah Krisis Material
Fadly menjelaskan, tentang penyebab terhambat dan meroketnya harga material sehingga membuat para kontraktor terkendala, yaitu adalah penutupan tambang utama (Wilayah Rumpin).
“Kontraktor menyebut bahwa penyebab utama kelangkaan dan lonjakan harga material adalah penutupan tambang utama di Kabupaten Bogor,” paparnya.
Menurutnya, walaupun pasokan material masih bisa didapatkan dari tambang-tambang kecil. Namun, pasokan dari tambang utama yang selama ini bekerja sama dengan sebagian besar kontraktor di sana, termasuk yang biasanya menyuplai hingga ke Jakarta, menjadi terhenti.
“Harga material yang melambung tinggi membuat banyak kontraktor tercekik. Ada indikasi bahwa beberapa kontraktor yang merasa rugi sejak awal kenaikan harga memilih untuk tidak mengerjakan proyeknya,” jelas Fadly.
Dan ia memaparkan akibat kondisi tersebut berdampak proyek tertunda (Mangkrak), menurutnya diperkirakan akan ada sejumlah proyek yang mangkrak. Sebagian proyek ini kemungkinan besar akan diluncurkan atau diperpanjang hingga tahun depan.
“Namun, Dinas PUPR Kabupaten Bogor menekankan pentingnya proyek-proyek tersebut tetap selesai meskipun para pengusaha merasa tertekan,” imbuhnya.
Upaya Koordinasi dan Mencari Solusi
Oleh karena itu Fadly menyampaikan bahwa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor menyatakan telah mengambil langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi masalah ini.
• Komunikasi Internal dan Eksternal: PUPR sedang berkomunikasi dengan PUPR Provinsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
• Memohon Solusi dari Provinsi: Langkah terbaru adalah permohonan solusi kepada PUPR Provinsi, terutama mengingat surat edaran (SE) mengenai penutupan tambang berakhir pada akhir Desember.
Komitmen Kontraktor dan Harapan Pemerintah Daerah
Lalu, meskipun menghadapi kesulitan Dinas PUPR Kabupaten Bogor menyampaikan dan melaporkan kepada Eksekutif dan Legislatif di Pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Bogor tetap menyemangati para pengusaha agar dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dan dengan kualitas yang baik,” ucapnya.
Namun Fadly mengatakan akibat kondisi saat ini, meskipun banyak dari para kontraktor menjerit tetapi dari beberapa kontraktor yang tetap berusaha menuntaskan pekerjaannya sesuai komitmen, bahkan ada yang sudah memohon perpanjangan waktu.
“Hingga saat ini, belum ada solusi yang jelas dan pasti yang dapat diterapkan untuk mengatasi krisis material ini,” pungkasnya.
***
