PenaKu.ID – Peristiwa bencana alam yang mengguncang wilayah Majene dan Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat dengan gempa bermagnitudo 6,2 pada beberapa pekan silam di awal tahun 2021 tepatnya pada tanggal 15 januari 2021, kini menyisakan sederet kalkulasi kerugian atas bencana itu.
Kerugian atas hancurnya beberapa fasilitas umum, pemerintahan dan bangunan-bangunan lain milik warga yang tergerus gempa.
Dalam rapat koordinasi (Rakor) yang dilakukan Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat pada Sabtu (30/1/21), diperhitungkan tingkat kerugian dan juga menyamakan secara pendataan yang dimiliki masing-masing di lini instansi kabupaten dan provinsi.
Rapat koordinasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi awal, bahkan, menyusun sebuah data yang basisnya sama. Maka, dilakukan pertemuan. Sehingga tidak ada tumpang-tinding secara pendataan yang diperoleh.
“Karena, ini merupakan level pemerintahan yang memiliki kewenangan yang sama tapi berbeda di dalam menyampaikan informasi mengenai kerugian-kerugian yang muncul, kata Muhammad Idris, Sekretaris Provinsi Sulbar.
Idris dalam pertemuan itu juga menyampaikan, sebelum rapat evaluasi yang secara rutin diselenggarakan, terlebih dahulu telah dilakukan duduk bersama untuk mendengarkan seperti apa gambaran kerugian yang ada di sektor infrakstruktur pemerintahan agar bisa membangun atau menyusun sebuah estimasi nilai dari kerugian yang dialami. Tujuannya, terang Idris, adalah memiliki desain data untuk disempurnakan sampai pada waktunya.
Ia menuturkan, Cipta Karya menyampaikan begitu pentingnya keberadaan kita karena sudah ada minimum atau quick assessment yang bicara mengenai nilai kerugian sekitar Rp 780 milar di luar dari apa yang sudah terlaksana pada saat tanggap darurat. Dan ini menjadi data yang bisa mempercepat dan sekaligus mengkonfirmasi dari kemungkinan yang dilakukan oleh kementrian PU yang sifatnya quick assesment.
Point pentingnya, kata Idris, yaitu mengidentifikasi, jangan ada data yang belum masuk atau adanya data ganda dan harus disiplin pada sector masing-masing. sehingga begitu dikonfirmasi sudah ketahuan bahwa ini yang paling terdampak.
Lanjut Idris menerangkan, Perwakilan Kementrian PU bidang Cipta Karya juga mengatakan, untuk angka Rp 780 miliar adalah angka sementara. Karena, dalam tafsirannya belum sampai pada perhitungan RAB nya. Karena itu, membutuh waktu jangka panjang. karena, masih ada beberapa bangunan yang belum masuk di dalam daftar.
“Khusus untuk infrastruktur jembatan, teman-teman di balai mengatakan dalam penanganan darurat sudah mengeluarkan hampir Rp 9 miliar. Dan itu dianggap sebagai perhitungan sementara untuk memulihkan kondisi,” terang mantan Deputi LAN RI itu.
**Redaksi
Source: sulbar.siberindo
