PenaKu.ID – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemda Provinsi Jabar) memperkuat langkah terpadu untuk mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC), kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil, serta gizi kurang pada balita. Upaya ini dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan, pemutakhiran data penerima manfaat, dan kolaborasi lintas sektor demi mencapai target Jawa Barat bebas TBC serta menekan persoalan gizi pada 2029.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa ketiga persoalan tersebut harus ditangani melalui tindakan nyata tanpa menunggu pembentukan program atau proyek baru. Seluruh unsur pemerintahan hingga masyarakat diminta mengambil peran untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Herman saat memimpin konsolidasi bersama 27 kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kesehatan di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Kamis (15/10/2026).
“Jangan pakai lama kalau urusan kesehatan. Jangan menunggu dulu program, jangan menunggu dulu proyek. Apa pun yang bisa kita lakukan, lakukan,” ujar Herman Suryatman.
Penanganan TBC di Jawa Barat Dipercepat
Dalam penanganan TBC, Herman mengungkapkan bahwa Jawa Barat telah mengidentifikasi sekitar 226.000 kasus dari target penemuan sebanyak 230.000 kasus yang diproyeksikan Kementerian Kesehatan.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian penting dari upaya menemukan penderita sekaligus memutus rantai penularan TBC di masyarakat. Banyaknya kasus yang teridentifikasi tidak seharusnya dianggap sebagai kegagalan, melainkan menjadi dasar untuk memperluas penanganan secara tepat sasaran.
Herman menjelaskan bahwa kasus yang belum ditemukan berpotensi terus menularkan penyakit kepada orang lain. Karena itu, proses identifikasi harus diikuti dengan pengobatan yang konsisten hingga tuntas.
Setelah penderita teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memastikan mereka menjalani pengobatan selama enam bulan sesuai regimen yang ditetapkan tenaga kesehatan. Herman menyebutkan, obat TBC telah tersedia di puskesmas sehingga perhatian berikutnya perlu diarahkan pada kepatuhan pasien selama menjalani pengobatan.
“Rumusnya, temukan, obati. Kalau pengobatannya konsisten, insyaallah sembuh. Yang paling penting adalah memastikan warga yang menderita TBC meminum obat secara teratur,” katanya.
Pemenuhan Gizi Ibu Hamil dan Balita Jadi Prioritas
Selain TBC, Pemda Provinsi Jawa Barat memperkuat penanganan ibu hamil yang mengalami KEK dan balita dengan gizi kurang.
Herman menyebutkan, dari sekitar 900.000 ibu hamil di Jawa Barat, diperkirakan 90.000 orang atau sekitar 10 persen mengalami KEK. Sementara itu, sekitar 76.000 balita telah teridentifikasi mengalami gizi kurang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menekankan pentingnya pemenuhan protein hewani, seperti telur, ikan, daging, dan susu, bagi ibu hamil maupun balita. Bagi ibu hamil yang mengalami KEK, pemberian dukungan berupa konsumsi telur setiap hari menjadi salah satu contoh intervensi gizi yang dapat diupayakan sesuai kebutuhan dan kondisi penerima manfaat.
Menurut Herman, keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi perlu didorong untuk memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri melalui edukasi dan peningkatan kesadaran. Adapun keluarga yang kurang mampu perlu memperoleh dukungan dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), program pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta partisipasi masyarakat.
“Kalau tidak mampu, lapor ke lurah. Nanti kita ikhtiarkan bersama untuk membantu. Jangan sampai persoalan kemampuan ekonomi membuat ibu hamil dan balita tidak mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan,” tutur Herman.
Penurunan Stunting Diperkuat dari Masa Kehamilan
Herman menegaskan bahwa penanganan KEK pada ibu hamil dan gizi kurang pada balita merupakan langkah mendasar untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi perlu diperhatikan sejak masa kehamilan hingga periode awal kehidupan anak.
Ia menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Jawa Barat turun dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan berbagai program percepatan penurunan stunting di daerah.
Menurut Herman, capaian itu merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ke depan, Pemda Provinsi Jabar menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga di bawah 10 persen pada tahun ini.
SADA Jabar Dioptimalkan untuk Memastikan Bantuan Tepat Sasaran
Untuk mempercepat pelaksanaan intervensi, Pemda Provinsi Jabar akan mengoptimalkan platform Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar). Platform ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi sasaran, memverifikasi informasi, serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dukungan yang tersedia.
Data dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan dipadukan dengan data dinas kesehatan serta informasi dari pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan.
Herman mengingatkan bahwa seluruh data tersebut harus diverifikasi secara langsung di lapangan. Perbedaan waktu pemutakhiran data dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara informasi yang tercatat dan kondisi penerima manfaat yang sebenarnya.
Karena itu, dinas kesehatan diminta menggerakkan puskesmas dan bidan untuk mendukung proses verifikasi. Pada saat yang sama, jajaran kewilayahan, mulai dari camat, kepala desa, hingga lurah, didorong memastikan ketepatan data melalui pemeriksaan langsung.
Apabila data penerima manfaat telah sesuai, intervensi harus segera dilaksanakan. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, pembaruan data perlu dilakukan agar bantuan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Diperkuat
Pemda Provinsi Jabar juga mendorong pembentukan tim terpadu yang aktif mengidentifikasi dan membantu warga yang membutuhkan perhatian. Sasaran penanganan tidak hanya mencakup ibu hamil dengan KEK dan balita bergizi kurang, tetapi juga anak-anak yang tidak bersekolah.
Pelaksanaan gerakan tersebut akan mengoptimalkan berbagai sumber daya, mulai dari anggaran pemerintah, gotong royong masyarakat, potensi dunia usaha, hingga dukungan lembaga lainnya.
Di lingkungan Pemda Provinsi Jabar, dukungan juga disiapkan dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu keluarga sasaran. Pemetaan penerima manfaat dan pendampingan sedang dilakukan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Herman menegaskan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Hasil nyata yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran utama keberhasilan program tersebut.
Hal itu mencakup kepastian penderita TBC menjalani pengobatan hingga selesai, ibu hamil memperoleh asupan gizi yang memadai, serta balita mendapatkan pemenuhan gizi yang mendukung pertumbuhan sehat.
“Pemerintahan itu untuk rakyat. Kita harus bergerak bersama agar tidak ada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis, tidak ada balita yang kekurangan gizi, dan Jawa Barat bisa bebas TBC. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik,” kata Herman.**
