PenaKu.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi Jawa Barat menggelar sosialisasi penginputan usulan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (22/1/2025). Acara dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP, didampingi Ketua Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi H. Aep Majmudin, S.E., M.M, serta dihadiri para anggota DPRD dan staf operator penginput POKIR SIPD.
Dalam sambutannya, Budi Azhar Mutawali menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Ia menyebut daerah tersebut memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri kreatif.
“Potensi yang besar ini harus dikelola melalui perencanaan yang matang, berbasis data, dan partisipatif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Budi menjelaskan, sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran penting dalam menjaring, merumuskan, serta menyampaikan aspirasi masyarakat agar dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa sosialisasi ini bertujuan memastikan seluruh pokok-pokok pikiran DPRD dapat terinput dengan baik ke dalam SIPD, yang merupakan sistem terpadu dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Kegiatan ini bukan hanya sosialisasi teknis, tetapi juga bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data,” kata Budi.
Harapan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa POKIR DPRD merupakan instrumen penting dalam sistem perencanaan daerah. POKIR memuat hasil reses, aspirasi masyarakat, serta kajian-kajian yang dilakukan DPRD untuk menyusun program pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.
Melalui penginputan POKIR ke dalam SIPD, setiap kebutuhan masyarakat yang telah dihimpun oleh anggota DPRD diharapkan dapat diterjemahkan secara sistematis ke dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Budi juga menjelaskan bahwa SIPD merupakan platform digital yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan serta penganggaran daerah. Sistem ini memungkinkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas, sinkronisasi aspirasi masyarakat dengan program prioritas pemerintah daerah, serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan.
Selain itu, penggunaan SIPD dinilai dapat mempercepat proses perencanaan pembangunan karena seluruh usulan dikelola dalam satu sistem terintegrasi.
“Saya berharap seluruh peserta memahami mekanisme dan teknis penginputan POKIR DPRD dalam SIPD. Saya juga mendorong anggota DPRD agar aktif memastikan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dapat terakomodasi dengan baik,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menutup dengan menyampaikan optimisme bahwa sistem perencanaan yang terstruktur dan berbasis teknologi, didukung seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, akan mampu menghadirkan kebijakan pembangunan yang progresif, inovatif, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.**
