PenaKu.ID – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, AT., MM memberikan pembinaan bagi para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung di Gedung Serbaguna kantor DPMPTSP, Jalan Cianjur, Kota Bandung, Kamis (20/5/2021).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mendorong agar para pegawai DPMPTSP Kota Bandung harus mampu untuk memperhatikan dan beradaptasi dengan setiap perubahan zaman yang tengah terjadi.
Terlebih, saat ini terdapat tiga era yang sangat dinamis, yang siap atau tidak siap harus mampu dihadapi bangsa Indonesia termasuk Kota Bandung, salah satunya yakni era disruption (disrupsi). Era ini disebut-sebut sebagai perkembangan inovasi dan regulasi transisi yang penuh ketidakpastian.
“Salah satu contoh dampak dari era disruption, selain perubahan yang terjadi pada SOTK juga sistem informasi pengelolaan daerah (SIPD), tapi juga adanya regulasi dari Menpan-RB yang mengarahkan untuk setiap pegawai pemerintah di jabatan eselon III dan IV yang harus siap dialihkan menjadi jabatan fungsional. Tentunya itu semua harus ditanggapi dengan sikap optimisme dan husnuzan dalam Islam, sehingga dapat menghadirkan energi positif dan meningkatkan kualitas dalam bekerja,” ujarnya.
Kemudian, bangsa Indonesia pun tengah menghadapi era demokratisasi yang sangat terbuka, sehingga setiap kesalahan yang diperbuat atau dilakukan dapat dengan mudah ditanggapi dan dikritisi oleh orang lain. Terutama bila kesalahan tersebut bersifat fatal, tentu akan berpotensi mendapatkan masalah besar.
Baca Juga :
Oleh karena itu, diperlukan sikap kehati-hatian dalam bekerja atau melakukan sesuatu, sehingga potensi kesalahan dapat diantisipasi sedini mungkin.
“Apalagi di DPMPTSP ini yang berkaitan dengan urusan perizinan, meski dituntut untuk terus bergerak cepat, namun tetap harus cermat, teliti, dan hati-hati sekali dalam setiap langkah atau kebijakan yang diambil,” ucapnya
Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung selalu mendorong agar para pegawai DPMPTSP dan Pemkot Bandung secara umum untuk selalu pro aktif dan segera menyesuaikan terhadap setiap kebijakan dari pemerintah pusat, terutama kaitannya dengan regulasi dan program-program dalam pembangunan infrastruktur fisik.
Sebab, bila Pemkot Bandung tidak mampu menyesuaikan atau bahkan mendukung program-program dari pemerintah pusat, hal itu berpotensi menimbulkan masalah yang berujung pada terhambatnya bantuan dan dukungan terhadap program pembangunan di Kota Bandung.
“Oleh karena itu, di era demokratisasi ini di satu sisi memiliki tujuan positif karena semua orang dapat melihat dan menilai kinerja kita, namun di sisi lain, juga diperlukan kehati-hatian dan keseriusan dalam bekerja,” ucapnya.
Terakhir, adalah era pandemi Covid-19, sebuah era yang serba terbatas dan juga ketidakpastian kapan situasi ini berakhir.
“Maka di era ini, kita sama-sama harus kembali kepada Allah SWT, dengan memperbanyak doa dan ibadah, dan memperbaiki diri, sehingga diharapkan turunnya pertolongan dari Allah SWT,” katanya.
(Depe)
