PenaKu.ID – Pertumbuhan populasi yang masif di Kabupaten Bogor menuntut ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai secara kuantitas.
Namun, keterbatasan anggaran pemerintah dalam membangun Unit Sekolah Baru (USB) negeri telah memicu dominasi sektor swasta yang luar biasa dalam satuan pendidikan di wilayah tersebut.
Dilema Pendidikan di Kabupaten Bogor
Menanggapi fenomena ini, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi, memaparkan empat catatan kritis terkait peta sosiologis, manajemen operasional, hingga ketimpangan regulasi yang terjadi saat ini.
Menurut Yusfitriadi, realitas ketergantungan daerah pada sektor swasta di satu sisi patut mendapatkan apresiasi moral yang tinggi, namun di sisi lain menyimpan bom waktu administratif yang merugikan masyarakat luas akibat kacaunya implementasi sistem zonasi.
Ledakan Penduduk vs Keterbatasan Anggaran Negara
Secara kuantitas, ketersediaan lembaga pendidikan wajib berbanding lurus dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar agar penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat merata.
“Sangat logis jika pendidikan swasta menjamur dan mendominasi di Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan pendirian sekolah yang dikelola negara terikat regulasi birokrasi dan ketentuan ketat yang harus disesuaikan dengan kondisi ruang fiskal anggaran negara,” ujar Yusfitriadi, Kamis (14/5/2026).
Sekolah swasta, menurutnya, hadir sebagai penyangga utama agar angka putus sekolah tidak melonjak tajam.
Apresiasi Partisipasi Masyarakat di Tengah Keprihatinan Fasilitas
LS Vinus memberikan apresiasi moral yang tinggi terhadap elemen masyarakat yang secara mandiri hadir dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan generasi masa depan bangsa melalui jalur pendidikan swasta. Kendati demikian, realitas di lapangan memperlihatkan kondisi yang paradoks.
“Ini adalah hal yang menggembirakan di satu sisi, namun di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali sekolah yang dikelola oleh sektor swasta saat ini kondisinya sangat memprihatinkan,” cetus Yusfitriadi.
Banyak yayasan swasta didirikan atas dasar semangat swadaya tanpa ditopang oleh kapital yang kuat untuk keberlanjutan fasilitas belajar.
Ketidakseimbangan Kuantitas dan Kualitas (Lingkaran Setan Operasional)
Dominasi jumlah (kuantitas) lembaga swasta ternyata belum diikuti oleh pemerataan kualitas. Yusfitriadi menilai hal ini dipicu oleh dua faktor utama: minimnya dukungan (supporting) dari pemerintah, serta ketidaksiapan internal yayasan.
“Banyak masyarakat penyelenggara pendidikan swasta yang belum siap dengan konsekuensi logis dalam menyelenggarakan pendidikan profesional. Ketika operasional minim dukungan eksternal dan ketergantungan pada iuran siswa sangat tinggi di tengah daya beli masyarakat yang rendah, maka dominasi kuantitas tidak lantas membuat mereka mendominasi secara kualitas,” jelasnya.
Diskriminasi Perlakuan Pemerintah dan Sengkarut Zonasi
Poin paling krusial yang disoroti oleh Founder LS Vinus ini adalah adanya standar ganda atau perbedaan perlakuan, baik dalam bentuk stigma di masyarakat maupun kebijakan nyata pemerintah.
Pemerintah dinilai masih condong memprioritaskan sekolah negeri dalam hal alokasi bantuan sarana prasarana, insentif, hingga pengembangan kapasitas tenaga pendidik.
Dampak domino dari perbedaan perlakuan ini, lanjut Yusfitriadi, langsung menghantam efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi. Sistem zonasi diterapkan dengan asumsi bahwa sebaran dan kualitas sekolah negeri sudah merata di setiap wilayah.
“Kualitas pendidikan yang tidak merata ini akhirnya menimbulkan masalah besar dalam sistem zonasi. Masyarakat tidak diberikan pilihan lain selain sekolah negeri yang berada di dalam lingkaran zonasinya. Padahal di wilayah geografis Kabupaten Bogor yang luas ini, jumlah sekolah negeri sangat terbatas,” tegas Yusfitriadi.
Menurutnya, kondisi ini mengunci hak akses anak-anak. Jika ingin beralih ke swasta yang berkualitas, mereka terbentur biaya yang mahal. Namun jika terpaksa masuk ke sekolah swasta yang “memprihatinkan”, kualitas output pendidikannya menjadi taruhan.
Rekomendasi dari LS Vinus
Menutup keterangannya, LS Vinus mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor maupun pemerintah pusat untuk mengubah paradigma dalam memperlakukan sektor swasta. Sekolah swasta harus diposisikan sebagai mitra strategis yang setara, bukan sekadar pelengkap.
Pemerintah wajib mengintegrasikan sekolah swasta ke dalam ekosistem zonasi melalui regulasi khusus seperti subsidi penuh bagi siswa miskin di sekolah swasta serta pemerataan bantuan guru ASN/PPPK agar keadilan dan kualitas pendidikan dapat terwujud secara merata di Bumi Tegar Beriman.***
