PenaKu.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar Brigade Mahasiswa Bogor di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Kamis (2/4/2026), mendapat respon langsung dari pimpinan legislatif.
Para mahasiswa menuntut transparansi anggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang dianggap belum maksimal.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap kritik dari elemen mahasiswa.
Menurutnya, masukan tersebut merupakan bagian penting dari pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Siapapun bisa memberikan kritik mana yang pas mana yang tidak, mana yang prioritas mana yang tidak. Semua tentu berharap mana yang prioritas dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Agus Salim usai menerima poin-poin tuntutan mahasiswa.
Soroti Digitalisasi Posyandu dan Transparansi DPMD Kabupaten Bogor
Salah satu poin yang disoroti dalam dinamika anggaran tahun ini adalah program digitalisasi Posyandu yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Agus Salim mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, termasuk kejelasan angka anggaran dalam laporan dinas terkait.
“Masih banyak PR untuk kita semua, salah satunya untuk digitalisasi posyandu. Tadi di kami, yang menjelaskan DPMD, jadi di anggaran tidak dijelaskan (secara rinci) terkait hal itu,” tambahnya.
DPRD Kabupaten Bogor Janji Evaluasi Melalui Mekanisme Parsial
Terkait kekhawatiran mahasiswa akan adanya anggaran yang tidak tepat sasaran, Agus Salim menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum berakhir. Ia menyebutkan masih ada ruang untuk melakukan evaluasi sebelum APBD Perubahan melalui mekanisme parsial.
“Walaupun jika ada yang kurang tepat sekalipun, sampai hari ini belum ‘diklik’. Kami bisa mengevaluasi dan dinas bisa kami rekomendasikan untuk melakukan parsial 1 atau 2 sebelum APBD Perubahan,” tegasnya di hadapan awak media.
Kawal LKPJ Bupati Bogor
Saat ini, DPRD Kabupaten Bogor sedang melakukan pengawasan intensif dengan turun langsung ke dinas-dinas untuk memeriksa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor tersebut meminta masyarakat dan mahasiswa bersabar karena tim sedang bekerja melakukan sinkronisasi data di lapangan.
“Mohon maaf saya tidak bisa menjawab (semua detail hari ini), karena kami juga sedang turun terkait dengan pemeriksaan LKPJ Bupati langsung ke dinas terkait bersama tim semuanya. Terima kasih atas masukannya, kami akan support untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.***
