Deding Ishak: Tentang PPKM Mikro Yang Harus Diterapkan

PenaKu.ID – DR. H. Deding Ishak: PPKM Mikro Diterapkan karena Pengawasan tidak Ketat dan tidak ada Evaluasi, Menerapkan Penebalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat “PPKM Mikro” yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bandung, diharapkan Ketua Umum DPP MDI juga Ketua Komisi Hukum dan Ham MUI Pusat dan Ketua STAI Yapata Al Jawamibisa, DR. H. Deding Ishak, agar lebih memprioritaskan struktur kelembagaan satu langkah yang bisa mengkoordinasikan, mengintegrasikan, melakukan pengawasan yang ketat, serta selalu dilakukan evaluasi agar efektif.

Dari struktur kelembagaan itu, dia menambahkan, bisa diketahui longgarnya pengawasan, kurangnya kedisiplinan, dan faktor pengetahuan yang kurang dari tingkat atas, menengah, dan bawah mengenai bahayanya ancaman Pandemi Covid 19. Sebab hal itu akan mempengaruhi proses akselerasi penekanan dan memutus mata rantai covid 19.

Gambaran itu, menurutnya jelas membutuhkan solusi kebijakan yang dengan lebih memberdayakan pemerintah, stake holders lainnya sampai minimalnya di tingkat desa dan maksimalnya di tingkat RW, yang bersatu dalam satu langkah, untuk berusaha menekan laju perkembangan serta meningkatnya pandemi di Kabupaten Bandung. “Karena Jawa Barat saat ini merupakan wilayah kedua Nasional masalah meningkatnya covid,” katanya melalui telepon, Kamis (24/6/2021).

Bahkan Gubernur Jawa Barat, H. Ridwan Kamil, disebutkan Deding, beberapa waktu lalu menuturkan, kasus covid ini bagai “Ledakan Bom” yang merupakan dampak dari liburan panjang. Juga menyatakan sekarang sudah tidak ada lagi anggaran untuk melakukan lockdown yang seolah-olah masalah kebijakan masalah covid ada di pimpinan daerah masing-masing.

Tetapi Ridwan Kamil, disebutkan dia, tetap melakukan upaya pencegahan maksimal dengan penutupan Masjid agar tidak melakukan Solat Jum’at berjamaah. Itu dilakukannya demi keselamatan umat juga sebagai upaya menghindari bertambahnya korban akibat pandemi, itu tidak salah bila jelas orientasinya.

Kembali ke masalah PPKM mikro, lanjut dia, karena jumlah warga terpapar covid pastinya ada penyebab atau pemicu sebelumnya. Salah satu diantaranya, pejabat-pejabat pemerintah dan masyarakat golongan atas adakalanya tidak memberikan contoh yang baik tentang kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Demikian juga dengan Mall atau Swalayan yang tidak pernah diperhitungkan jumlah pengunjungnya bisa leluasa keluar masuk. Kenyataan itu sebenarnya sudah menjadi pertentangan, namun tidak sampai mencuat kepermukaan. Sehingga masalah itu membuat tumbuhnya kecemburuan sosial,” ujarnya.

Secara kelembagaan Deding beserta yang lainnya mengapresiasi pemerintah yang dipimpin Jokowi, dan Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU., Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, yang terus menerus melakukan evaluasi, berbagai program, melakukan implementasi, dan koordinasi dengan Gubernur, Walikota dan Bupati se Indonesia demi keselamatan juga kepentingan rakyat.

Dengan penuh Kesigapan, ia menjelaskan, Jawa Barat juga mengapresiasinya yang diimplementasikan oleh Gubernur dan Bupati Bandung melalui istighosah. Itu merupakan contoh yang baik karena doa dan ihtiar itu penting. Essensinya yang penting bagaimana ihtiar dan doa itu bisa dikabulkan Alloh SWT sebab pada hakekatnya hanya Alloh yang mampu memberikan keselamatan kepada semua ummat-Nya.

Selanjutnya masalah vaksin yang secara akumulatif sudah ada fatwa dari Ketua MUI Pusat, ia mengkwatirkan ada dimanfaatkan dengan dijadikan kepentingan-kepentingan elite politik dari tingkat daerah hingga nasional. Bila sampai terjadi demikian, sungguh sangat tidak manusiawi sekali. Tapi mudah-mudahan saja hal itu tidak sampai terjadi.

Selain vaksin Deding meminta penjelasan kepada pemerintah, mengenai pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang tidak disebutkan namanya. Hanya kejadian itu kebetulan saja menimpa familinya yang terpapar covid dan familinys itu merupakan yang terparah dalam keluarganya, yang dengan napas serak karena covid, familinya itu mengatakan melalui telepon, kalau dari pagi tidak menerima pelayanan kesehatan untuk mengobatinya. Dan baru tengah malam mendapatkannya. Tapi esok harinya diperoleh kabar kalau familinya itu sudah meninggal dunia.

“Memang kematian merupakan rahasia dan takdir Alloh SWT tapi yang menjadikan saya bertanya-tanya, mengapa familinya itu harus menerima pelayanan yang tidak menyenangkan dari RS tersebut, yang hingga sekarang saya tidak menerima jawabannya,” imbuh dia.

Sementara untuk pemulihan ekonomi, dia menganjurkan kepada pemerintah agar mengarahkan pelaku ekonomi agar melakukan penjualan secara online. Karena cara ini sangat efektif dan bisa dilakukan di rumah tanpa harus keluar rumah. Dan untuk pendampingannya serta mengarahkannya pun tidak perlu dilakukan secara tatap muka melainkan melalui virtual yang memediasi penjualan produk.

“Seperti di Cicalengka yang merupakan wilayah produksi celana jeans dan di jual di Pasar Tanah Abang sebelumnya. Mungkin saat ini bisa dipasarkan melalui online pula. Jadi selama PPKM Mikro berjalan, ada kemungkinan bisa mengurangi jumlah warga yang terpapar covid. Kelebihannya lagi, perekonomian masyarakat bisa tetap stabil juga terhindar dari ancaman pandemi covid 19,” pungkasnya.