PenaKu.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui kerja sama dengan 86 rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Melalui kebijakan Pemprov Jabar ini, warga yang menjalani pengobatan di luar tanggungan BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan lainnya tetap dapat memperoleh pelayanan dengan pembiayaan setingkat kelas III.
Kerja sama tersebut mencakup tujuh rumah sakit milik Pemprov Jabar dan 79 rumah sakit lainnya yang telah menyepakati kemitraan. Jaringan pelayanan ini meliputi rumah sakit umum daerah (RSUD), rumah sakit pusat rujukan di Jawa Barat dan Jakarta, serta sejumlah rumah sakit swasta.
Perluasan jaringan rumah sakit tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan layanan. Dengan demikian, pasien diharapkan tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan meskipun berada di luar wilayah administrasi tempat tinggalnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan, termasuk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
“Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu,” ujar Dedi Mulyadi, Sabtu (10/10/2026).
Pemprov Jabar Perluas Jaringan Pelayanan Kesehatan
Kebijakan kerja sama dengan puluhan rumah sakit ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar memperkuat sistem perlindungan kesehatan masyarakat.
Melalui jaringan tersebut, akses pelayanan diharapkan tidak lagi terkendala batas wilayah administratif. Masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dapat memperoleh layanan di rumah sakit mitra sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain pasien yang pengobatannya ditanggung BPJS Kesehatan, pasien yang tidak memiliki tanggungan BPJS maupun asuransi atau jaminan kesehatan lainnya juga tetap dapat dilayani dengan pembiayaan setingkat kelas III.
Kebijakan ini menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.
Pemprov Jabar Minta Pemerintah Daerah Lebih Responsif
Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu mengatakan, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan perubahan pola penanganan persoalan masyarakat oleh pemerintah.
Menurut Dedi, selama ini sejumlah persoalan yang muncul di tengah masyarakat kerap baru mendapat respons setelah disampaikan langsung kepadanya. Padahal, pola penanganan seperti itu tidak mungkin menjangkau seluruh warga Jawa Barat.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pemantauan yang mampu mendeteksi persoalan masyarakat sejak dini.
Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan informasi yang disampaikan masyarakat, termasuk melalui media sosial, untuk mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan segera.
Dengan sistem pemantauan tersebut, masalah kesehatan di lapangan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu warga menyampaikan keluhannya secara langsung kepada gubernur.
Daftar Rumah Sakit Mitra Pemprov Jabar
Berikut daftar rumah sakit yang tercantum dalam bahan informasi mengenai kerja sama pelayanan kesehatan Pemprov Jabar.
A. Rumah Sakit Pusat Rujukan dan Swasta
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita
Rumah Sakit Kanker Dharmais
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
Rumah Sakit Mata Cicendo
Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung
RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
RS Santosa Hospital Bandung Central
Santosa Hospital Bandung Kopo
Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie
B. Rumah Sakit Umum Daerah
RSUD Welas Asih Provinsi Jabar
RSUD Pameungpeuk Provinsi Jabar
RSUD Jampang Kulon Provinsi Jabar
RS Jiwa Provinsi Jabar
RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jabar
RS Daerah Sidawangi Provinsi Jabar
RSUD M. A. Sentot Patrol Provinsi Jabar
RSUD Oto Iskandar Di Nata
RSUD Cicalengka
RSUD Majalaya
RSUD Bedas Kertasari
RSUD Bedas Tegalluar
RSUD Bedas Arjasari
RSUD Bedas Pacira
RSUD Cililin
RSUD Lembang
RSUD Cikalongwetan
RSUD Bedas Cimaung
RSUD Kab. Bekasi
RSUD Cabangbungin
RSUD R. Moh. Noh Nur
RSUD RH. Satibi
RSUD Kab. Ciamis
RSUD Kawali
RSUD Sayang
RSUD Cimacan
RSUD Pagelaran
RSUD Sindangbarang
RSUD Waled
RSUD Arjawinangun
RSUD dr. Slamet Garut
RSUD Bakti Pajajaran
RSUD Malangbong
RSUD Indramayu
RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin
RSUD Karawang
RSUD Jatisari Kab. Karawang
RSUD Rengasdengklok
RSUD Bandung Kiwari
RSUD Kota Bandung
RS Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung
RSUD Banjar
RSUD Asih Husada Langensari
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadiid
RSUD Jatisampurna
RSUD Pondokgede
RSUD Bantar Gebang
RSUD Teluk Pucung
RSUD Kota Bogor
RSUD Cibabat
RS Daerah Gunung Jati
RSUD Khidmat Sehat Afiat Depok
RSUD Anugerah Sehat Afiat
RSUD R. Syamsudin, SH
RSUD Ali-Mulk
RSUD dr. Soekardjo
RSUD Dewi Sartika
RSUD 45 Kuningan
RSUD Linggajati Kuningan
RSUD Majalengka
RSUD Cideres
RSUD Talaga
RSUD Pandega Pangandaran
RSUD Bayu Asih
RSUD Subang
RSUD Sekarwangi
RSUD Palabuhanratu
RSUD Idham Chalid
RSUD Sagaranten
RSUD Umar Wirahadikusumah
RSUD KHZ Musthafa Kab. Tasikmalaya
RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya
Melalui perluasan kerja sama tersebut, Pemprov Jabar berupaya memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respons terhadap persoalan warga melalui sistem pemantauan yang lebih efektif dan terintegrasi.**
