Berikan Peringatan Keras, KNPI Jabar Minta Bupati dan Walikota Jaga Netralitas Dinamika Internal Pemuda 

PenaKu.ID – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat memberikan pernyataan tegas terkait dinamika organisasi di tingkat Kota dan Kabupaten. 

Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD KNPI Jabar, Dede Irpan Apriandi, menegaskan bahwa tidak ada praktik Musyawarah Daerah (Musda) tandingan di wilayah Jawa Barat.

Dede menjelaskan bahwa langkah-langkah konsolidasi yang dilakukan saat ini adalah upaya konkret untuk memperkuat struktur kepemimpinan Dr. Ali Hanafiah sebagai Ketua Umum KNPI yang sah di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat.

KNPI Jabar: Tegas Terhadap Tuduhan Ilegal

Menanggapi adanya pihak-pihak yang meragukan legalitas mereka, Dede menyatakan tidak akan ambil pusing selama tidak ada gangguan fisik. Namun, ia menekankan akan bersikap tegas jika ada yang menuduh kegiatan mereka inkonstitusional.

“Jika ada pihak lain yang merasa benar secara konstitusi, silakan saja berjalan. Kami tidak akan mengganggu. Tetapi kami juga tegas terhadap tuduhan siapa pun yang menganggap Musda kami ilegal,” ujar Dede Irpan, Senin (30/12/2025).

Ia bahkan menantang pihak-pihak yang keberatan untuk membuktikan klaim tersebut melalui koridor hukum yang berlaku. 

“Silakan tempuh jalur hukum dan laporkan ke pihak berwajib. Kami siap membuktikan di pengadilan siapa yang sebenarnya ilegal,” tambahnya.

Konsolidasi dan Ancaman Caretaker

Dede memaparkan bahwa seluruh gerakan di daerah merupakan amanat langsung dari Dr. Ali Hanafiah untuk melakukan percepatan konsolidasi organisasi. 

Proses ini diklaim telah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO).

Organisasi juga tidak segan untuk mengambil tindakan disipliner bagi pengurus daerah yang membangkang.

“Jika tingkat II tidak bisa ikut dalam barisan Dr. Ali Hanafiah, maka otomatis kami turunkan SK caretaker di daerah tersebut,” tegas Dede.

Peringatan untuk Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) untuk Tetap Netral dan Tidak Intervensi Dinamika Internal Pemuda

Selain urusan internal, KNPI Jabar juga memberikan peringatan keras kepada para kepala daerah agar tetap netral dan tidak mengintervensi dinamika internal pemuda. 

Menurut Dede, kepala daerah yang mencoba melakukan “cawe-cawe” atau menghambat pergerakan KNPI yang sah harus siap menghadapi konsekuensi hukum.

“Legalitas KNPI kami ada di DPP yang sah. Kepala daerah harus tahu itu dan jangan mencampuri urusan internal kami,” pungkasnya.***