BBM Langka dan Meroket Dikeluhkan Warga di Nunukan

PenaKu.ID – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sudah mencapai dua pekan dikeluhkan sejumlah masyarakat di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Selain langka, warga juga protes lantaran harga BBM mencapai Rp 35 ribu per liter. Demikian seperti dilansir Siberindo.

Merespon adanya fenomena tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dapil Kalimantan Utara, Deddy Yevry Hanteru Sitorus, mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina pusat untuk mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan BBM di Krayan itu.

“Dari hasil komunikasi saya dengan pihak Pertamina pusat tiga hari yang lalu, penyebab terjadinya kelangkaan BBM di daerah Krayan Selatan itu akibat terperosoknya truk tanki BBM milik Pertamina di salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat buruk. Situasi ini membuat pasokan BBM di SPBU Satu Harga terhenti dan BBM yang tersisa di pengecer dijual dengan harga mahal,” ungkap pria yang akrab di panggil Bang Deddy itu kepada awak media, Senin (21/12/2020).

Menurutnya, pihak Pertamina kini sedang mengevakuasi truk distribusi BBM itu dengan menggunakan ‘backhoe’ atau alat berat sehingga diharapkan kendala angkutan distribusi segera teratasi.

“Cuaca ekstrem masih terjadi di Krayan. Semoga evakuasi truk tanki itu segera teratasi sehingga BBM bersubsidi tambahan bisa segera dikirimkan dan didistribusikan ke warga di Krayan. Informasi terbaru dari Dirut Pertamina Pusat, sudah mengirimkan tambahan BBM untuk menutupi kelangkaan di sana (Krayan Selatan). Pengiriman dilakukan dengan menggunakan pesawat carter AT 802 milik Pelita Air,” katanya.

Dijelaskan, terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok di Krayan akibat tidak adanya akses jalan dari daerah lain di Indonesia, sehingga untuk membeli kebutuhan hidup hanya mengandalkan dari negeri jiran. Selain itu penerbangan perintis pun sangat terbatas.

“Kendaraan bermotor di sana (Krayan) kebanyakan berplat nomor Malaysia sebab memang asalnya dari sana. Nah, saat ini otoritas perbatasan Malaysia menutup total pintu perbatasan sehingga harga-harga melonjak tajam. Sementara jika menggunakan pesawat perintis tentu harganya sangat mahal,” katanya.

Ia menegaskan, di masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI sudah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat utk memutus isolasi daerah itu, sedikit banyaknya pun dikerjakan oleh Pemprov Kaltara di antaranya, mengerahkan TNI untuk membuka jalan akses melalui hutan primer, revitalisasi bandara Long Bawang sehingga bisa didarati pesawat kelas ATR/Bombardier. Kemudian, melakukan pengaspalan jalan sepanjang 5 kilometer di Krayan Induk pertama kali dalam sejarah pembangunan di Krayan termasuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) sehingga warga krayan bisa menikmati listrik meski belum semuanya karena wilayahnya sangat luas dan penduduk terpencar. Ironisnya, tiang listriknya harus dibeli dan dibawa masuk dari Malaysia.

“Pemerintah pusat akan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Krayan untuk memperlancar dan memudahkan kegiatan perdagangan dan pasokan kebutuhan warga. PLBN ini harusnya sudah dikerjakan pada 2019 lalu tapi karena persoalan tekhnis tender baru akan dikerjakan oleh WIKA pada 2021. Sejak 2019 lalu, saya sudah komunikasi dengan banyak pihak untuk membantu mendorong percepatan pembangunan dan memutus isolasi di sana seperti memfasilitasi dan melobby jajaran Balai Jalan Kaltim-tara untuk melanjutkan pengerasan jalan akses. Usul kongkrit dan masterplan jalan itu kami terima dari Kadin Kaltara dan Pemprov Kaltara. Saya pribadi yang mengantar dokumen permintaan itu kepada Menteri PUPR. Kabar baiknya, tahun depan akan ada dua proyek jalan yaitu Semamu 1 dan Semamu 2 yang akan menghubungkan Malinau Krayan. Untuk tender kegiatan sudah selesai dan segera dikerjakan (2019-2020),” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya pun telah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan untuk membangun Bandara di Binuang, Krayan Tengah untuk mempermudah akses ke wilayah Krayan Selatan diharapkan tender kegiatan telah berjalan.

“Pada 2019 lalu telah dilakukan komunikasi dengan PLN Pusat untuk mempercepat dan memperluas jangkauan jaringan listrik (Mei 2019), sebagian besar telah dieksekusi sebelum kedatangan Pak Jokowi ke Krayan akhir tahun lalu. Kami juga mendorong PLN utk meningkatkan rasio elektrifikasi tenaga surya hingga infrastruktur dasar selesai dikerjakan. Nah, dengan pertamina kami meminta dapat menjamin kelancaran pasokan BBM solar industri untuk PLTD yang sempat terganggu akibat vendor yang tidak bisa mendatangkan BBM dari Malaysia. Ini sudah menjadi tugas saya sebagai wakil rakyat untuk tetap komitmen mengawal pembangunan di perbatasan termasuk Krayan, semoga gubernur yang baru terpilih di Pilkada serentak 9 Desember lalu bisa menjadi teman seperjuangan dalam menjalankan amanah masyarakat Kaltara,” katanya.




(Redaksi)