PenaKu.ID – Pemkab Bandung Barat hingga kini masih memiliki tunggakan pembayaran atau utang ke pihak ketiga sebesar Rp 166 miliar, di luar utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) eks pembangunan infrastruktur wilayah selatan.
Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengatakan, pihaknya bukan tidak berniat membayar utang tersebut, namun kondisi keuangan Pemkab Bandung Barat saat ini masih minim.
Bahkan, kas daerah Pemkab Bandung Barat pada 1 Januari 2024 saja hanya tersedia Rp 7 miliar lebih.
“Kita punya niat membayar. Tapi kalau tidak ada duitnya, gimana sekarang? 1 Januari kas daerah KBB itu hanya Rp 7 miliar lebih,” kata Arsan usai membuka Musrenbang di Padalarang, Senin (22/1/2024).
Ia menjelaskan, pihaknya masih harus meminta arahan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu karena, tunggakan tersebut merupakan utang pada tahun 2023 yang lompat ke tahun 2024.
Jika ada uang masuk ke kas daerah pun, persoalan utang ini pun dilematis. Jika dibayarkan ke pihak ketiga, maka urusan program pembangunan bisa tertunda. Bahkan gaji pegawai, bisa-bisa ditangguhkan.
“Makanya saya bilang ke temen- temen, ini ada duit nih bayar pegawai, gaji atau bayar utang pilih mana?” jelasnya.
Beban berat itulah lanjut Arsan, yang saat ini dipikul Pemkab Bandung Barat. Bahkan, dirinya banyak menerima pesan whatsapp dari pihak ketiga yang menagih utang dan meminta kepastian pembayarannya.
“Saya bilang bapak salah bertanya ke saya, salah sasaran pertanyaan ini. Silahkan bertanya kepada yang memberikan pekerjaan. Oh siap salah pak,” ujar Arsan.
Arsan menuturkan, jika dirinya dilantik menjadi Pj Bupati Bandung Barat pada 20 September 2023, untuk mengurusi kebutuhan masyarakat. Namun justru disodori utang, yang merupakan pembayaran pekerjaan sebelumnya.
“Jadi kenapa saya harus teken pengakuan utang itu? Berarti (kalau menandatangani), saya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang tidak ada itu,” tuturnya.
Bagaimana Nasib Bandung Barat ?
Padahal lanjut Arsan, masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Dirinya juga harus memikirkan nasib KBB ke depan.
Jika dirinya masa bodoh dengan kondisi KBB saat ini, maka tahun-tahun ke depannya utang makin bertambah.
Saat ini pun, kondisi utang KBB dari tahun ke tahun bertambah. Ia mengungkapkan, utang KBB tahun 2022 sebesar Rp 106 miliar. Tahun berikutnya, yakni tahun 2023 ke 2024 bertambah lagi menjadi Rp 166 miliar.
“Berarti setiap tahun bertambah. Kalau saya mau masa bodoh saja nanti tahun depan nambah Rp 50 miliar lagi,” ungkapnya.
Meski demikian, Arsan akan berupaya mencari solusi terbaik. Salah satunya, akan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, masih ada potensi untuk meningkatkan PAD dengan kesungguhan aparatnya.
“Saya panggil itu para camat, siap nggak menggali potensi PAD? Saya rasa kita bisa (tingkatkan PAD). Makanya saya nggak bangga kalau PAD kita naik cuma Rp 500 miliar. Insha Allah bisa kok jadi Rp 1 triliun,” pungkasnya.
***
