PenaKu.ID – Aliansi NANO Jabar (ANJ) mengecam keras wacana peresmian Monumen Perjuangan Nakes COVID-19 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Bahkan, sebelumnya, penolakan ini pun sempat dilontarkan Aliansi NANO Jabar dihadapan Anggota Komisi IV DPPRD Jawa Barat serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar beberapa waktu lalu.
Melalui ketengan resmi yang diterima PenaKu.ID pada Rabu malam, Dewan Presidium Aliansi NANO Jabar, Fidelis Dapati Giawa, S.H menyampaikan dengan tegas penolakan atas gagasan dan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membangun Monumen Perjuangan Nakes COVID-19, yang menurut cita-citanya Gubernur akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bertepatan pada Hari Pahlawan 2021.
“Di mana Dewan Presidium Aliansi NANO Jabar telah bertemu dengan berbagai pihak, termasuk Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan secara resmi penolakan tersebut,” kata Fidel, Rabu (10/11/21).
Fidel menyebut penolakan tersebut berdasarkan pertimbangan konteks, yuridis, etis, filosofi serta pertimbangan kepedulian yang nyata kepada korban wabah COVID-19, telah disambut baik oleh DPRD Provinsi Jawa Barat serta berbagai komponen masyarakat lainnya, yang mengenang peristiwa 10 November sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan sejarah negara dan bangsa Indonesia.
Catatan Aliansi NANO Jabar
Fidel mengungkapakan beberapa poin penting terkait penolakannya tersebut. Di antaranya;
1. Aliansi NANO mengucapkan terimakasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah mendengarkan dan mempertimbangkan dengan seksama aspirasi rakyat Jawa Barat sehingga tidak berkenan meresmikan Monumen COVID-19 bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November 2021 di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat.
2. Aliansi NANO mengapresiasi sikap DPRD Prov. Jawa Barat yang sangat aspiratif dan proaktif menanggapi masukan dan aspriasi Aliansi NANO yang dengan segera telah menerbitkan Nota Komisi sehubungan dengan penolakan Aliansi NANO atas Monumen COVID-19 sehubungan dengan berbagai pelanggaran dan dugaan manipulasi terkait proyek Monumen COVID-19.
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan jabar Dedi Taufik telah menyampaikan informasi yang bias mengenai kunjungan Presiden untuk meresmikan monument tersebut, dengan ini Aliansi NANO berpandangan bahwa Sdr. Dedi Taufik telah bekerja tidak profesional sebagai ASN pembantu Gubernur, telah menyampaikan informasi yang tidak benar, manipulatif dan cenderung menyesatkan dan mempermalukan Gubernur di hadapan publik. Untuk itu Aliansi NANO mendesak dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan.
4. Di sisi lain, penjelasan Dinas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat Boy Iman Nugraha yang tetap bersikeras membela eksistensi proyek Monumen COVID-19 di hadapan publik padahal dalam audiensi dengan Komisi 4 DPRD Jabar telah dengan tegas dinyatakan bahwa DPRD dalam rapat anggaran telah menolak proyek Monumen COVID-19. Aliansi NANO menilai bahwa Sdr. Boy Iman Nugraha telah mempertaruhkan kapasitasnya sebagai ASN profesional dengan cara membela gagasan Gubernur yang telah melenceng dari koridor peraturan perundangan.
5. Bercermin dari tindakan dua oknum ASN sebagaimana kami sebutkan pada poin 3 dan 4, maka Aliansi NANO menghimbau kepada seluruh ASN yang bertugas di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bekerja dengan penuh integritas, professional dan objektif sebagai pelayan publik dalam koridor peraturan perundangan.
**
