PenaKu. ID- Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Purwakarta, Asep Rudiana menegaskan pimpinan baru BGN harus berani mengevaluasi keberadaan dapur MBG di daerah karena terafiliasi ke tiga bos MBG yang dicopot dan ditahan terindikasi korup.
“Saya pikir karena cara-cara mendapatkan ijin pengelolaan dapur di daerah terindikasi memakai uang maka produknya dinilai kotor dan seluruhnya harus dievaluasi atau ditinjau ulang,” *
kata Rudiana, Rabu (3/6/2026).
Ia mengendus praktek kotor pembangunan dapur MBG di Purwakarta. Dimana hampir seluruh dapur MBG di Purwakarta diduga terafiliasi ke salah satu oknum bos BGN dalam penentuan titik pembangunan dapur.
“Untuk mendapatkan titik biru mereka harus bayar sekitar Rp 200 hingga Rp 350 juta,” ungkap Asep yang juga seorang advokat.
Praktek kotor inilah, kata Asep, yang dikhawatirkan terhadap berkurangnya kualitas gizi makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
“Karena mereka mengejar pengembalian modal awal yang ditanam. Sehingga mereka mengejar marjin keuntungan dengan memotong alokasi dari setiap porsi makan,” kata dia.
Ia mengaku memperoleh informasi bahwa pola bermain oknum BGN dan dapur MBG di daerah dengan “menyunat” dari harga porsi makanan.
“Dari Rp 15 ribu itu, misalnya, dipotong untuk pemilik yayasan sekian ribu, dan banyak variabel potongan lainnya hingga yang tersalurkan sudah bagus di angka Rp 8000/porsi,” paparnya.
Selain itu, Asep juga mengendus praktek kotor keterlibatan oknum penguasa baik di tingkat eksekutif maupun legislatif menurunkan timnya untuk mengurusi dapur MBG.
“Jadi kalau hari ini Presiden Prabowo bersih bersih BGN sebuah gebrakan bagus. Kalau boleh saran bersihkan juga dapur MBG di daerah yang terindikasi culas,” tuturnya. ****
