Tutup
PenaPemerintahan

Petugas Lapas Sukabumi, Ikuti Pembinaan dan Penguatan SPKP-SPAK Kadivyankum Kemenkumham Jabar

×

Petugas Lapas Sukabumi, Ikuti Pembinaan dan Penguatan SPKP-SPAK Kadivyankum Kemenkumham Jabar

Sebarkan artikel ini
Petugas Lapas Sukabumi, Ikuti Pembinaan dan Penguatan SPKP-SPAK Kadivyankum Kemenkumham Jabar
Petugas Lapas Kelas IIB Sukabumi Saat Mengikuti Pembinaan SPKP-SPAK Kadivyankum Kemenkumham Jabar, Selasa (23/04/2024).

PenaKu.ID – Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi mengikuti pembinaan dan penguatan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat Andi Taletting Langi, yang dilaksanakan di Kantor imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Selasa (23/04/2024).

Dari informasi yang dihimpun, pembinaan dan penguatan SPKP-SPAK ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Se-Suci Raya (Sukabumi Cianjur Raya) yakni Kalapas Kelas IIB Sukabumi, Ka. Kanim Sukabumi, Kalapas Kelas IIB Warungkiara, Kalapas Kelas IIB Cianjur, dan Ka. Kanim Cianjur serta para operator SPKP-SPAK.

Acara ini diawali dengan sambutan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Sukabumi Daud Satrya, yang dilanjutkan pemaparan materi dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat Andi Taletting Langi.

Pada kesempatan ini Andi Taletting Langi menyampaikan beberapa hal mengenai tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

“Ya, salah satu fungsinya di wilayah yakni untuk mengawal pembentukan kebijakan-kebijakan hingga ada di pusat mulai dari perencanaan, merumuskan yang kemudian memformulasikan Tugas Kantor Wilayah adalah melakukan evaluasi dari kebijakan yang sudah diimplementasikan,” kata Andi kepada awak media.

Lanjut dia, contoh implementasi kebijakan UU No.22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan yang mengatur pelayanan pemasyarakatan salah satunya adalah kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan. Untuk mengetahui hasil dari implementasi kebijakan tersebut, diperlukan adanya penilaian, salah satu langkah mengevaluasi hasil kebijakan menggunakan Survei  SPKP-SPAK.

“Pentingnya Survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan yang di selenggarakan ini menjadi rujukan dalam memperoleh predikat WBK WBBM,beliau juga mengingatkan bahwa saat ini masih banyak Satker KemenkumHAM Jabar  yang masih perlu menjalankan survei tersebut dengan lebih optimal,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Gatot Harisaputro memberikan apresiasi terhadap kegiatan pembinaan dan penguatan ini.

“Saya berharap kepada para petugas Lapas Sukabumi agar dapat mengikuti penguatan dengan baik, sehingga nantinya dapat di Implementasikan di Lapas Sukabumi,” pungkasnya.

***