Tutup
PenaSosial

Komisi II DPRD Jabar: Sektor Perkebunan Mampu Atasi Kemiskinan

×

Komisi II DPRD Jabar: Sektor Perkebunan Mampu Atasi Kemiskinan

Sebarkan artikel ini
Komisi II DPRD Jabar: Sektor Perkebunan Mampu Atasi Kemiskinan
Sekretaris Komisi II Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira saat acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan tema "Menuju Perkebunan Unggul dam Berdaya Saing Melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah", di Hotel Grand Sunshine, Kabupaten Bandung, Kamis (22/2/24).

PenaKu.IDKomisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyebutkan sektor perkebunan di Jawa Barat khususnya bisa mengatasi angka kemiskinan di Jawa Barat. Salah satu syaratnya yakni produk Jawa Barat bisa menguasai pasar sehingga tidak ada subtitusi dari produk luar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira, pada acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan tema “Menuju Perkebunan Unggul dam Berdaya Saing Melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah”, yang bertempat di Hotel Grand Sunshine, Kabupaten Bandung. Kamis, (22/2/24).

Menurut Sekretaris Komisi II Provinsi Jawa Barat, DPRD bersama Stakeholders terkait harus bisa mengawasi pengendalian produksi sektor perkebunan sehingga kedepannya bisa mengendalikan harga dalam jangka panjang.

Lanjut dia, sektor perkebunan juga harus memberikan jaminan harga jual yang baik, barang baku yang terbaik pula, bahkan juga jaminan jumlah yang selalu stabil. Sehingga bisa menyerap lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

“Jadi kita harus menjamin kepada suplier baik kepada demand di pasar bahwa kita mempunyai produk yang memberikan jaminan komoditi yang baik. Bahkan, jaminan volume komoditas yang selalu stabil. Sehingga bisa menyerap penanam modal/investor yang baru,” kata Yunandar.

Di harapkan, kata Yunanadar, sektor perkebunan lebih jauhnya bisa meningkatkan produksi dan peningkatan kesejahteraan petaninya. Ketika petani meningkat kesejahteraannya akan membutuhkan pelaku usaha yang lain. Sudah tentu pergerakan perekonomiannya akan tumbuh.

Selain itu, Yunandar mencontohkan perkebunan di Jawa Barat diawali oleh kolonial Belanda yakni dengan menciptakan perkebunan yang berkembang dengan pesat dan bisa memancing tumbuhnya bisnis-bisnis lain. Karena itulah sektor perkebunan berkembang pesat makan kemiskinan bisa terselesaikan.

“Seperti jaman dahulu perkebunan dibuka di Jawa Barat, oleh orang-orang Belanda itu mereka tidak sendirian awalnya, sampai perkebunannya berkembang dan menciptakan bisnis-bisnis lainnya, sampai akhirnya Bandung pun dijuluki Paris Van Java, karena munculnya dari konsep perkebunan ini ketika perkebunan menyuplai kebutuhan di Bandung Raya, kemiskinan ekstrem bisa diselesaikan dengan bagaimana kita memajukan perkebunan sehingga perkebunan Jawa barat bisa naik kelas, yang tadinya di jual di Jawa Barat, bisa dijual secara nasional bahkan mancanegara,” ujar dia.

Komisi II Minta Pemprov Support Sektor Perkebunan

Apalagi, lanjut Yunandar, Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki salah satu varietas kopi terbaik di dunia. Sebab, dengan adanya perkebunan kopi di Jawa Barat seharusnya bisa mengatasi masalah kemiskinan. Pelaku usaha kopi salah satu penggerak perekonomian dari hulu ke hilir.

Pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perkebunan harus selalu bisa membuat desain dan development untuk sektor kopi di Jawa Barat.

“Seperti kopi Jawa Barat, kopi Jawa Barat merupakan varietas kopi terbaik di dunia, sebenarnya sudah membantu mengatasi masalah kemiskinan dan banyak orang yang terjun ke bisnis kopi, karena bisnis kopi merupakan bisnis yang jalan dari hulu sampai ke hilir, tidak hanya petani saja, tidak hanya cafe saja tapi ada juga yang mengolah menjadi bahan olahan lainnya, dan ini butuh dorongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jadi kita harus bisa mengedukasi, membuat desain dan development, dan yang penting juga bagaimana mereka mau menjadi bagian dari bisnis ini, jadi bukan hanya ingin menjadi pegawai pemerintah saja tapi harus berani masuk didalam bisnis perkebunan ini,” tutup Yunandar.

***