PenaKu.ID – Fenomena bergaya hidup mewah dikalangan pejabat di Kementerian Keuangan.Khususnya dilingkungan Ditjen Pajak dan Bea Cukai ramai perbincangan publik.
Salah satunya Staf Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologis Pancasila, (BPIP) Antonius Benny Susetyo ikut menanggapi fenomena hidup mewah tersebut. Dikatakan, gaya hidup mewah para pejabat itu sangat melukai hati nurani rakyat.
“Yang menjadi masalah besar sekarang ini adalah perilaku mereka itu memang kerap kali melukai hati nurani publik,” kata pria yang kerap disapa Romo Benny dikutip dalam tayangan di akun Tiktok Rumah Kebudayaan Nusantara ( RKN) Minggu (12/3/2023).
Ia pun mengambil contoh, ketika para pejabat mengendarai motor besar, menurutnya hal itu sudah melukai hati publik. Karena pertama hal itu butuh pengawalan khusus, kemudian mereka kerap berkonvoi dan mereka menunjukan satu jarak dengan masyarakat yang saat ini dalam kesusahan.
“Jadi ini masalah serius, sejauh berapa besar kasusnya akan mudah dipantau oleh publik terlebih lagi diera digital saat ini,” ucapnya.
Oleh karena itu kata Romo Benny siapa pun pejabat publik harus siap untuk ditelanjangi. karena mereka menyimpan kekayaannya, menyimpan tabungannya mereka mempunyai apa pun bisa diakses.
“Ketika publik merasa perasaannya teraniaya dan dilukai ya publik akhirnya mengekspos, jadi sekarang memang tidak mudah menjadi elit politik dan pejabat publik di negeri ini,” terangnya.
Pakar komunikasi ini juga menyebut, jika para pejabat yang senang bergaya hidup mewah dan sering memamerkan harta kekayaan akan menjadi musuh bersama. Sehingga ia menilai ini yang sangat berbahaya seperti adanya generalisasi.
“Jadi kekayaan yang dimiliki pejabat itu, bukan hasil dari kerja keras bukan pula hasil upah dari mereka, tetapi hasil kekayaan itu berasal dari jalan pintas nepotisme dan Korupsi,” ujar Romo Benny.
Gaya Hidup Mewah Pejabat Meski Diawasi
Budayawan nasional ini menjelaskan, dengan merebaknya kasus itu perlu penguatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan di instasi masing masing.
“Pengawasan itu harus ditegakkan. Karena dalam instasi itu ada lembaga pengawasan. Nah lembaga ini yang difungsikan,” ungkap Romo Benny.
Romo Benny juga mengusulkan kementerian terkait harus menggandeng lembaga yang menginvestigasi tentang harta yang dimiliki para pejabat yang tidak wajar. Untuk itu ia berharap pengawasan ini harus dihidupkan kembali.
“Di sini KPK yang harusnya berfungsi karena harta kekayaan itu kan ditelusuri asal usulnya dan harus diperkuat yang memantau dan mengawasi kekayaan pejabat publik yang tidak wajar,” pungkasnya.
Seperti diketahui, usai diperiksanya pejabat Ditjen Pajak wilayah Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo oleh KPK. Atas dugaan pelaporan palsu harta kekayaan ke LHKPN berimbas pada seluruh seluruh pegawai Kementrian Keuangan utamanya Di lingkungan Ditjen Pajak dan Beas Cukai. (ss)
