Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kota Cimahi, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke kantor Kecamatan Cimahi Selatan terkait, banjir, Sumberdaya Manusia (SDM), Rutilahu, Infrastruktur, Bank Emok, dan perijinan, di kantor Kecamatan Cimahi Selatan Ruang rapat, lantai 3, Jalan Baros Cimahi Selatan, Rabu (5/10/2022).
Sidak tersebut dihadiri Ketua Komisi I Hendra Saputra, Wahyu Widyatmoko (Anggota), Sobari (anggota), Oneng Halimah (anggota) dan Yulianawati (anggota), dan dari pihak pemerintahan kecamatan dihadiri oleh Sekretaris Camat (Sekcam) Cepy Rustiawan, Lurah Melong, Dian Rohimat, lurah Leuwigajah, Agus Lukman Hardiansyah, lurah Cibeber, Bambang Wahyu, Seklur Kelurahan Utama, Sandy Nur, dan jajaran tamu undangan lainnya.
Menurut Ketua Komisi I Hendra Saputra, tujuan di laksanakanya Sidak tersebut, “Sebetulnya dengan adanya komunikasi dengan pihak kecamatan dan lurah-lurah kecamatan Cimahi Selatan, pada hari ini, banyak hal yang kita dapati,” jelas Hendra.
Terutama permasalahan-permasalahan yang selama ini kurang dikomunikasikan, “Akhirnya kita tahu semua, dari beberapa hal yang berhubungan dengan masalah di masyarakat,” terangnya.
Bahkan Hendra yakin, dengan komunikasi dengan baik dan transparan tidak ada yang ditutupi, “Insyaallah, permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat Cimahi Selatan ini, kita bisa selesaikan,”
Bahkan kata Hendra, Komisi I dalam waktu dekat ini, mengenai PTSL, “Terkait PTSL yang kita ketahui bersama sempat menghangat, kita coba untuk komunikasikan membuat pertemuan, dan kita akan fasilitasi, pihak para lurah dengan pihak BPN,” katanya.
Permasalahan lainnya, sambung Hendra yaitu terkait masalah CSR, karena di wilayah kecamatan Cimahi Selatan, banyak pabrik-pabrik yang CSR-nya tidak jelas, “Kita coba untuk di komunikasikan nanti, dipertemukan antara pihak kelurahan dengan pihak APINDO, dan Pengusaha,”
Begitu pula terkait masalah aset-aset yang kurang terinvertalisir, pihak komisi I rencananya akan mempertemukan kelurahan dengan pihak aset di bagian pemerintahan Kota Cimahi, “Karena pihak kelurahan lebih tahu, yang mana saja kira-kira aset yang bisa di laporkan, masalah aset,” ucapnya.
Karena ungkap Hendra, aset tersebut cukup lumayan inventarisnya cukup banyak, “Bisa kita manfaatkan, untuk kemaslahatan masyarakat,” imbuhnya.
Sidak Terkait Banjir di Cimahi Selatan
Sedangkan terkait masalah banjir, lanjut Hendra, hal itu merupakan masalah yang sudah lama, “Masalah banjir, itu kasus yang sudah lama, setiap ganti lurah, pasti masalahnya itu-itu juga, bagaimana nanti berkomunikasi dengan pihak DPKP, dan yang terkait dengan masalah banjir ini agar lebih memperhatikan masalah banjir,”
Jadi maksud Hendra, tujuannya agar masyarakat tidak tersiksa karena masalah banjir tersebut, “Jadi saya minta masalah banjir, jangan sudah terjadi korban akibat banjir, baru kita perbaiki, atau kita palangi dengan pagar besi, padahal masalahnya itu-itu juga,” celetuknya.
Harapan Hendra, bahwa dengan kekuatan yang baru dan lurah-lurah yang baru dan camat yang baru, “Permasalahan-permasalahan yang terjadi bisa selesai dengan segera,” tegasnya.
Sedangkan menurut Sekretaris Camat, Cepy Rustiawan, pihaknya merasa berterimakasih atas kunjungan anggota DPRD Kota Cimahi dari komisi I, ke Kecamatan Cimahi Selatan, sungguh ini sangat bermanfaat, jadikan komunikasi yang sinergis antara Legeslatif dan eksekutif.
“Saya atas nama Kecamatan Cimahi Selatan, mengucapkan terimakasih atas kunjungan kerja dari komisi I, sungguh ini sangat bermanfaat, jadikan komunikasi yang sinergis antara Legeslatif dan eksekutif,”
Diakui pula oleh Cepy, karena pihaknya sebagai pelaksana kegiatan politik, Kecamatan Cimahi Selatan, “Kami siap Menyampaikan berbagai informasi dan laporan dan kami siap untuk menerima masukan-masukan agar lebih baik lagi dalam penerimaan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Cimahi Selatan ini,”
Begitu pula terkait resahnya masyarakat Cimahi dengan adanya Pinjol Bank Emok, namun pihak Bank Jabar Banten (BJB) untuk mengikis bank Emok pihaknya memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tanpa jaminan dan bunga rendah serta di koordinir oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).
Hal itu juga diakui oleh Cepy, bahwa sebagian pengumpulan pinjaman masyarakat ke Bank BJB yang di koordinir DKM, sebagian sudah berjalan,
“Betul ada sebagian di DKM yang sudah melaksanakan, tapi itu belum menyeluruh,” ujar Cepy.
Karena kata Cepy, belum menyeluruhnya pinjaman BJB itu, bisa terkait kelengkapan datanya belum terverifikasi karena belum lengkap, “Mungkin karena adanya aturan di perbankan itu sendiri, maka datanya harus lengkap,” tandasnya.
**Dws
