PenaKu.ID – Andri S Hamami, Wakil Walikota Sukabumi menuturkan bahwa kemiskinan merupakan tantangan pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini membuat pemerintah berkepentingan serius memformulasikan kebijakan yang utuh dalam penaggulangan kemiskinan.
Demikian ia ungkap saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Sukabumi di Kantor Bappeda Kota Sukabumi Jawa Barat, Senin (22/11/21)
“Langkah penangnan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh,” ujar Andri S Hamami.
Ia melanjutkan, upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan menignkatakan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Selain itu mengembangakan dan menjamin keberlanjutan UMKM dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Kondisi akselerasi penanggulangan kemiskinan, sambungnya, dibutuhkan metode ilmiah dan berbasis data akurat basis data adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kemudian, kata dia, seringkali kemiskinan tidak melulu disebabkan struktur ekonomi, namun kultur dan mental sehingga program yang memperkuat pemberdayaan masyarakat miskin harus digalakan dan ketiga kolaborasi metode pantaheliks.
“Kami harapakan komitmen kuat kekuatan data, penciptaan onivasi dan kolaborasi antarberbagai pihak dalam pegentasan kemiskinan,” kata Andri S Hamami.
Andri S Hamami Urai Strategi
Untuk itu, menurutnya, dalam penaggulangan kemiskinan diterbitkan Kepwal Nomor 188.45/95-Bappeda/2021 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Sukabumi.
Ia menuturkan presentasi penduduk miskin dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan dari 6,67 persen tahun 2019 menjadi 7,70 persen di tahun 2020. Hal ini karena dampak pandemi COVID-19.
Namun, Andri menegaskan, strategi dan progrm penanggulangan kemiskinan relatif berjalan dengan baik dan memberi pengaruh dalam menekan jumlah persentase kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan pertama perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan berusaha,kemitraan dan peningkatan kapasitas sumber daya.
“Kebijakan penanggulangan kemiskinan yakni pertama pengembangan ekonomi makro, pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha,” tandas Andri.
***
