Ekonomi

UMP Jakarta 2027 Naik 7,10 Persen, Kini Jadi Rp6,13 Juta

×

UMP Jakarta 2027 Naik 7,10 Persen, Kini Jadi Rp6,13 Juta

Sebarkan artikel ini
UMP Jakarta 2027 Naik 7,10 Persen, Kini Jadi Rp6,13 Juta
UMP Jakarta 2027 Naik 7,10 Persen, Kini Jadi Rp6,13 Juta. /Ilustrasi (pexels)

PenaKu.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Besaran UMP Jakarta 2027 tersebut meningkat Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp5.729.876.

Penetapan UMP Jakarta 2027 tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026). Kebijakan UMP Jakarta 2027 itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2027.

Dengan keputusan tersebut, standar upah minimum bagi pekerja di Ibu Kota mengalami penyesuaian dan akan mulai berlaku pada awal tahun mendatang.

Pramono mengatakan, penentuan besaran UMP Jakarta 2027 merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Pembahasan melibatkan tiga unsur utama, yakni pemerintah, perwakilan pekerja atau serikat buruh, serta kalangan pengusaha.

Proses penetapan dilakukan melalui mekanisme tripartit untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut Pramono, kebijakan pengupahan tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak pekerja dan keberlangsungan iklim usaha di Jakarta.

UMP Jakarta 2027 Berlaku Mulai 1 Januari

Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 menetapkan bahwa UMP DKI Jakarta sebesar Rp6.136.941 mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.

Ketentuan upah minimum tersebut ditujukan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Adapun perusahaan diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Keputusan tersebut juga mengatur larangan bagi pengusaha untuk membayar pekerja dengan upah di bawah ketentuan UMP yang telah ditetapkan.

Selain itu, perusahaan yang sebelumnya telah memberikan upah di atas standar minimum tidak diperkenankan mengurangi nominal pembayaran sebagai konsekuensi dari penetapan UMP 2027.

Aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak pekerja sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menerapkan sistem pengupahan.

Faktor Ekonomi Jadi Pertimbangan Penetapan UMP

Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan dalam menentukan besaran UMP 2027.

Beberapa indikator yang digunakan meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.

Berbagai faktor tersebut menjadi dasar dalam menghitung penyesuaian upah agar kebijakan yang dihasilkan tetap memperhatikan kondisi perekonomian dan kebutuhan hidup pekerja.

Penetapan UMP Jakarta 2027 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selain itu, kebijakan tersebut turut merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.

Melalui pertimbangan tersebut, pemerintah berupaya menetapkan standar pengupahan yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tanpa mengabaikan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan dunia usaha.

Pekerja Jakarta Berpeluang Mendapatkan Bantuan Tambahan

Tidak hanya menaikkan standar upah minimum, Pemprov DKI Jakarta juga mencantumkan sejumlah bentuk dukungan tambahan bagi pekerja dalam keputusan penetapan UMP 2027.

Dukungan tersebut meliputi akses layanan transportasi, penyediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, hingga bantuan biaya personal pendidikan.

Meski demikian, fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh pekerja. Calon penerima manfaat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Salah satu kriteria yang ditetapkan adalah kepemilikan KTP DKI Jakarta dan penghasilan maksimal 1,15 kali UMP. Pemberian fasilitas tetap mengikuti persyaratan serta ketentuan masing-masing program.

Kebijakan dukungan tambahan ini diharapkan dapat membantu meringankan pengeluaran pekerja, terutama untuk memenuhi kebutuhan transportasi, pangan, dan pendidikan.

Kenaikan UMP Jadi Tantangan bagi Pekerja dan Pengusaha

Kenaikan UMP Jakarta 2027 diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pekerja sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, penyesuaian upah minimum juga menuntut perusahaan melakukan persiapan, khususnya dalam mengatur anggaran penggajian.

Pengusaha perlu mengevaluasi struktur dan skala upah agar sistem pembayaran kepada pekerja dapat disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan buruh dan kemampuan perusahaan menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan kebijakan pengupahan tersebut.

Dengan ditetapkannya UMP sebesar Rp6.136.941 per bulan, Jakarta akan memasuki 2027 dengan standar upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketentuan tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi perusahaan dalam memenuhi hak pengupahan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** (tds)