PenaKu.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong penerapan skema kredit petani perkebunan. Salah satu usulannya adalah mengubah sistem pembayaran kredit yang selama ini dilakukan setiap bulan menjadi angsuran berdasarkan waktu panen.
Kebijakan skema kredit petani tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan kewajiban pembayaran dengan karakteristik usaha perkebunan, khususnya komoditas kakao, kopi, dan kelapa yang memiliki siklus produksi berbeda dari sektor usaha lainnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, pengembangan komoditas unggulan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan hasil produksi. Diperlukan dukungan menyeluruh, mulai dari kepastian pasar, kemitraan industri, fasilitas pengolahan, hingga akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan petani.
Hal itu disampaikan Erwan saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat sekaligus Rapat Pleno TPAKD Semester II Tahun 2026 di Bale Gede Pakuan, Kota Bandung, Jumat (20/11/2026).
Menurut Erwan, pengembangan agroforestri kakao, kopi, dan kelapa harus dibangun melalui sistem terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
“Pengembangan ketiga komoditas kakao, kopi, dan kelapa ini harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga perlu memastikan adanya kepastian pasar, kemitraan dengan industri, fasilitas pengolahan, serta pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan,” ujar Erwan.
Skema Kredit Petani Disesuaikan dengan Musim Panen
Erwan menilai akses pembiayaan menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat pengembangan sektor perkebunan. Karena itu, perbankan diharapkan tidak menerapkan pola kredit yang sama untuk seluruh jenis usaha.
Siklus produksi tanaman perkebunan yang membutuhkan waktu relatif panjang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan mekanisme pembayaran pinjaman.
Ia mengusulkan sejumlah alternatif pembiayaan, seperti pemberian masa tenggang pembayaran atau grace period, penyesuaian jadwal angsuran dengan musim panen, pembiayaan berbasis klaster, serta kerja sama dengan pembeli hasil produksi atau offtaker.
Erwan secara khusus meminta lembaga keuangan mempertimbangkan pembayaran cicilan berdasarkan hasil panen agar petani tidak terbebani kewajiban bulanan ketika belum memperoleh pendapatan.
“Kan biasanya kalau angsuran itu per bulan. Nah, kalau bisa nanti dibuat per panen,” ucapnya.
Selain kemudahan pembiayaan, Pemprov Jabar juga menilai penguatan kelembagaan petani perlu menjadi perhatian. Kelompok tani didorong untuk berkembang menjadi koperasi profesional dengan tata kelola yang baik sehingga memenuhi persyaratan sebagai calon penerima pembiayaan perbankan atau bankable.
Upaya tersebut perlu dibarengi peningkatan literasi keuangan dan pendampingan administrasi usaha. Dengan demikian, petani diharapkan memiliki kemampuan mengelola pembiayaan sekaligus mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.
Erwan berharap pengembangan agroforestri ketiga komoditas tersebut dapat mendorong perubahan pola pembangunan ekonomi masyarakat.
“Saya berharap pengembangan agroforestri kakao, kopi, dan kelapa ini dapat menjadi momentum untuk menggeser pola pembangunan yang semata-mata mengandalkan bantuan pemerintah menuju ekosistem usaha yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia juga meminta TPAKD berperan aktif menjembatani potensi ekonomi daerah dengan lembaga penyedia pembiayaan. Menurutnya, setiap program pengembangan komoditas unggulan harus memiliki tindak lanjut yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi petani maupun pelaku usaha.
“TPAKD perlu memastikan bahwa program pengembangan komoditas unggulan daerah didukung oleh akses keuangan yang tepat, kemitraan usaha yang jelas, serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
OJK Jabar Perkuat Program Inklusi Keuangan
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman memaparkan sejumlah program unggulan TPAKD yang telah dijalankan di wilayah Jawa Barat.
Program-program tersebut mencakup penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta perluasan akses terhadap pembiayaan melalui lembaga keuangan formal.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Berehan, sebuah inisiatif pengembangan komoditas peternakan domba dan kambing yang dilengkapi dengan program tabungan kurban bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
Darwisman menilai program tersebut memiliki peluang ekonomi yang besar. Terlebih, Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil domba dan kambing di Indonesia.
Ia memperkirakan keterlibatan ASN dalam program tabungan kurban dapat menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan, terutama pada sektor peternakan dan perdagangan daging domba.
“Kalau dari ASN saja bisa kita dorong, hampir 400.000 lebih ASN se-Jawa Barat bisa rata-rata ikut tabungan kurban ini. Tidak terbayang bagaimana pergerakan ekonomi Jawa Barat untuk daging domba,” ungkapnya.
Selain Berehan, OJK Jawa Barat juga menjalankan Asmik Jabar, yakni program asuransi mikro bagi petani yang sebelumnya berhasil memperoleh penghargaan nasional dalam ajang Financial Literacy Award.
Program lainnya meliputi Kampung Bersih Rentenir, Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), serta sejumlah inisiatif perluasan inklusi keuangan.
Di antaranya Dia Kita yang ditujukan bagi penyandang disabilitas, Gerakan Literasi Inklusi Saham Jabar, Ekosistem Keuangan Inklusif berbasis wilayah dan potensi daerah, serta edukasi literasi keuangan di sekolah dan lingkungan masyarakat.
OJK Ingatkan Bahaya Peralihan ke Pinjaman Online Ilegal
Di tengah berbagai program perluasan akses keuangan, Darwisman turut menyoroti praktik rentenir yang dikenal masyarakat dengan sebutan bank emok.
Menurutnya, upaya menekan praktik pinjaman informal tersebut harus disertai ketersediaan layanan pembiayaan resmi yang mudah dijangkau dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia mengungkapkan, OJK telah menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait aspek legalitas aktivitas rentenir. Namun, persoalan lain yang harus diantisipasi adalah kemungkinan masyarakat beralih menggunakan pinjaman online ilegal ketika akses pembiayaan formal belum tersedia.
“Jangan sampai sudah kita larang rentenir, masyarakat butuh, tetapi tidak ada. Ini malah khawatirnya rentenir tidak boleh, masyarakat justru beralih ke pinjaman online ilegal,” tambahnya.
Karena itu, perbankan dan lembaga jasa keuangan diharapkan dapat memperluas layanan pembiayaan formal dengan prosedur yang mudah dan akses yang lebih terjangkau.
Agroforestri Kakao, Kopi, dan Kelapa Masuk Program TPAKD 2027
Dalam Rakorda tersebut, TPAKD Jawa Barat turut menetapkan pengembangan agroforestri kakao, kopi, dan kelapa sebagai salah satu agenda kerja pada 2027.
Program ini direncanakan menyasar 10 daerah, yakni Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis, Subang, Sumedang, Sukabumi, serta Kota Banjar.
Pelaksanaannya akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kritis, lahan tidur, dan ruang di bawah tegakan tanaman yang sudah ada. Pendekatan tersebut dilakukan tanpa harus mengganti tanaman eksisting yang selama ini telah dibudidayakan masyarakat.
Pengembangan komoditas juga akan ditunjang skema pembiayaan yang menyesuaikan siklus usaha perkebunan serta pendampingan secara berkelanjutan.
Melalui program tersebut, Pemprov Jabar bersama TPAKD kabupaten dan kota diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan masyarakat, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta membantu menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.**








