PenaKu.ID – Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Galuh Naufal Munawar, mendesak Pemerintah Kota Sukabumi mengevaluasi penentuan data desil kesejahteraan sekaligus menelusuri sekitar 2.400 anak yang tercatat tidak mengenyam pendidikan. Sorotan tersebut disampaikan dalam podcast Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi, Sabtu (21/11/2026).
Galuh menegaskan, penentuan desil untuk penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan harus berjalan adil serta tepat sasaran. Menurutnya, indikator tunggal seperti lantai rumah keramik maupun kebiasaan belanja daring tidak boleh menjadi patokan utama menentukan tingkat kemiskinan warga.
“Jangan sampai kondisi seperti lantai rumah yang sudah menggunakan keramik menjadi penilaian tunggal. Harus dilihat juga ukuran rumah dan indikator lainnya sesuai aturan yang berlaku,” kata Galuh.
Ia menambahkan, aktivitas belanja daring juga tidak bisa dijadikan ukuran baku kondisi ekonomi seseorang karena sumber dananya belum tentu menggambarkan pendapatan riil. Pendapatan bulanan, lanjutnya, perlu menjadi salah satu dasar utama dalam penetapan desil.
“Belanja online seharusnya bukan menjadi ukuran utama, karena kita tidak tahu sumber uang yang digunakan. Pendapatan bulanan harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan desil,” tegasnya.
Selain persoalan pendataan sosial, Galuh menyoroti laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi mengenai sekitar 2.400 anak yang tidak bersekolah. Ia menyatakan DPRD akan berkoordinasi dengan Disdikbud dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk memetakan akar masalahnya, termasuk kemungkinan kemiskinan ekstrem.
“Jangan sampai ada anak yang terlantar. Kita harus telusuri terlebih dahulu apa penyebab mereka tidak bersekolah, apakah karena kemiskinan ekstrem atau ada faktor lain,” ujarnya.
Dalam diskusi yang turut menyinggung kepesertaan BPJS, infrastruktur, dan aspirasi warga tersebut, Galuh menyebut laporan masyarakat sangat membantu pemerintah dan legislatif menjangkau persoalan yang belum terpantau. Ia menekankan pentingnya kerja bersama agar pelayanan publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan.
“Saya ingin program-program pemerintah bisa merata, kesejahteraan masyarakat juga merata, sehingga tercipta kondisi yang adil dan makmur,” pungkasnya.
***





