Gibran Rakabuming Mundur atau Dimundurkan? Polemik Kian Memanas

PenaKu.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026).

Informasi dihimpuun, kabar tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming. Persoalan yang kembali mencuat itu tidak hanya menjadi perdebatan hukum, tetapi juga mulai memicu dinamika politik di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran Rakabuming sebelumnya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut menjadi kesempatan bagi Gibran untuk menyampaikan keinginannya meninggalkan posisi orang nomor dua di Indonesia.

Meski demikian, penyampaian niat pengunduran diri tersebut belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi berakhirnya masa jabatan Gibran. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai persetujuan pengunduran diri tersebut.

Polemik Pendidikan Gibran Rakabuming Kembali Mencuat

Persoalan mengenai latar belakang pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang kembali menyita perhatian masyarakat. Perdebatan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah mengeluarkan putusan pada 6 Oktober 2026 terkait gugatan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyampaikan bahwa bukti yang diperiksa tidak memperlihatkan adanya ijazah, sertifikat, maupun diploma pendidikan luar negeri yang membuktikan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Namun, MK tidak mengabulkan permohonan tersebut karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Dengan demikian, putusan tersebut tidak secara langsung membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Perkembangan Putusan Mahkamah Agung terhadap Gibran Rakabuming

Polemik pendidikan Gibran kembali mendapatkan perhatian setelah muncul perkembangan di Mahkamah Agung (MA).

Pada 30 Oktober 2026, MA dikabarkan mengabulkan permohonan kasasi yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Perkembangan hukum tersebut menjadi salah satu faktor yang kembali memunculkan perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran Rakabuming ketika mengikuti proses pencalonan sebagai Wakil Presiden.

Tekanan Politik di DPR Semakin Menguat

Persoalan mengenai persyaratan pendidikan Gibran kini tidak hanya menjadi perbincangan dalam ranah hukum. Isu tersebut juga mulai berkembang menjadi dinamika politik di parlemen.

Sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai salah satu langkah untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Dalam perkembangannya, pada 10 November 2026, sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan hak tersebut.

Bahkan, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, sempat mengangkat poster bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” dalam sidang paripurna.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa polemik Gibran telah berkembang menjadi persoalan politik nasional. Kendati demikian, dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta berarti DPR telah memutuskan pemberhentian Wakil Presiden.

Prabowo Berikan Saran Setelah Gibran Rakabuming Sampaikan Niat Mundur

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam, Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran setelah mendengar keinginannya untuk mengundurkan diri.

Prasetyo Hadi juga memberikan penjelasan terkait informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo secara tegas menolak keinginan pengunduran diri tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Oleh karena itu, pertemuan antara Prabowo dan Gibran belum dapat dipandang sebagai keputusan final mengenai berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden.

Status Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Belum Berubah

Di tengah beredarnya kabar mengenai keinginan pengunduran diri tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden.

Puan mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi. Ia meminta publik menunggu perkembangan dan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.

Secara konstitusional, ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar berlaku hingga menyebabkan kekosongan jabatan, proses pengisian posisi Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan.

Hingga Selasa (10/11/2026), belum terdapat kepastian resmi mengenai persetujuan pengunduran diri Gibran maupun penetapan sosok penggantinya.

Perkembangan ini terus menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional sekaligus akuntabilitas pejabat negara. Masyarakat kini menantikan kejelasan sikap pemerintah serta perkembangan proses hukum dan politik yang berkaitan dengan masa depan jabatan Wakil Presiden.** (tds)