PenaKu.ID – Pemerintah Kota Cimahi Jawa Barat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Langkah ini diarahkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pada 2026.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan finansial. Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hunian layak, serta kesempatan kerja.
Pernyataan itu disampaikan Ngatiyana dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Cimahi Tahun 2026.
“Kemiskinan mencakup keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, rumah layak huni, hingga kesempatan kerja. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berjalan sektoral,” ujarnya.
Sinergi Lintas Sektor Tanggulangi Kemiskinan
Ngatiyana menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan agar program berjalan lebih efektif. Seluruh perangkat daerah terkait diminta menyelaraskan langkah dan mengesampingkan kepentingan sektoral.
Sinergi tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan, hingga pembangunan infrastruktur. Koordinasi lintas sektor diharapkan mampu menghasilkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain kolaborasi, keakuratan data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program. Pemerintah Kota Cimahi menilai verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala diperlukan agar bantuan sosial maupun program pemberdayaan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.
Penanggulangan Kemiskinan Tidak Cukup dengan Bantuan Sosial
Pemerintah Kota Cimahi juga mendorong perubahan pendekatan dalam penanganan kemiskinan. Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai jaring pengaman, tetapi pelaksanaannya perlu diimbangi dengan program yang dapat memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat.
“Bantuan juga tidak hanya berfokus pada jaring pengaman sosial (karitatif). Tetapi harus berorientasi pada pelatihan, pembukaan lapangan kerja, dan dukungan usaha produktif,” ucapnya.
Melalui pendekatan tersebut, program penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk memperoleh penghasilan secara mandiri.
Ngatiyana turut menegaskan bahwa setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Pelaksanaannya perlu dilengkapi indikator keberhasilan yang jelas dan terukur agar manfaatnya dapat dievaluasi.
Pengawasan secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Dengan pemantauan yang konsisten, program yang terbukti efektif dapat dipertahankan, sedangkan hambatan di lapangan dapat segera ditangani.
TKPKD Jadi Penghubung Program Penanggulangan Kemiskinan
Dalam upaya tersebut, TKPKD Kota Cimahi memiliki peran strategis untuk menyelaraskan program pemerintah daerah dengan kontribusi sektor swasta dan lembaga masyarakat.
Kesamaan pemahaman di antara seluruh pihak diperlukan agar kebijakan yang dijalankan dapat berfokus pada dua sasaran utama, yakni mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ngatiyana berharap komitmen bersama dan koordinasi yang berkesinambungan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup warga Cimahi sekaligus memperluas pemerataan kesejahteraan.
“Semoga dengan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, kualitas hidup masyarakat Kota Cimahi terus meningkat dan kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata,” tuturnya.**
