PenaKu.ID – Drama diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas dengan munculnya laporan yang saling bertentangan terkait kesepakatan gencatan senjata dua minggu terakhir.
Inti dari perselisihan ini bermuara pada perbedaan versi mengenai rencana 10 poin yang baru-baru ini mencuat ke publik. Donald Trump secara blak-blakan menegaskan bahwa hanya ada satu kelompok poin yang memiliki makna dan dapat diterima oleh pihak Amerika Serikat.
Dalam pandangannya, kesepakatan yang nyata harus mencakup dua hal mutlak: penghapusan total senjata nuklir dari tangan Iran, serta jaminan bahwa Selat Hormuz akan tetap terbuka dan aman untuk jalur pelayaran internasional.
Versi Ganda dari Gencatan Senjata AS-Iran
Namun, narasi yang berkembang di pihak Iran sangat jauh berbeda. Media pemerintah Iran sempat merilis versi kesepakatan yang menuntut penghentian peperangan di Iran, Irak, Yaman, dan Lebanon.
Selain itu, mereka juga menuntut pembukaan Selat Hormuz dengan syarat komitmen penuh dari Amerika Serikat untuk mencabut seluruh sanksi yang membelenggu ekonomi mereka.
Kekacauan informasi semakin menjadi-jadi ketika Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran merilis rencana 10 poin versi mereka sendiri. Dalam dokumen ini, mereka secara mengejutkan menambahkan hak pengayaan uranium dan menegaskan bahwa Teheran harus tetap memegang kendali penuh atas perairan Selat Hormuz.
Ketegangan Lebanon yang Sengaja Diabaikan Ditengah Gencatan Senjata AS-Iran
Menariknya, tuntutan soal pengayaan uranium tersebut secara diam-diam dihapus dari terjemahan bahasa Inggris dalam pernyataan resmi dewan keamanan mereka. Di sisi lain, satu hal yang sangat mencolok adalah absennya nama Lebanon dalam unggahan Trump mengenai gencatan senjata tersebut.
Padahal, isu Lebanon telah menjadi titik perdebatan yang sangat krusial terkait syarat-syarat gencatan senjata. Perbedaan klaim yang tajam ini menunjukkan bahwa perdamaian antara kedua negara masih sebatas ilusi di atas kertas yang kapan saja bisa robek oleh konflik kepentingan ego sektoral masing-masing pihak yang terlibat.**
